Keterwakilan Politik NU Tak akan Lenyap

Jakarta, NU Online
Peningkatan parliamentary threshold (PT) atau syarat keterwakilan di parlemen yang semakin meningkat menimbulkan kekhawatiran hilangnya partai berbasis NU yang nantinya memiliki wakil di DPR RI.

Kekhawatiran ini muncul mengingat partai berbasis NU yang ada saat ini tak henti, hentinya dilanda konflik sehingga perolehan suaranya semakin lama semakin berkurang sehingga jika ada peningkatan PT, dikhawatirkan tak akan lolos, mengingat belum ada tanda persoalan segera selesai, yang menyebabkan konstituen pindah ke partai lain.<>

Meskipun demikian, Slamet Effendy Yusuf, salah satu ketua PBNU berpendapat, ada atau tidak partai politik yang dianggap sebagai partai NU, keterwakilan politik NU tak akan lenyap karena banyaknya kader NU yang masuk dalam sejumlah partai, bahkan menjadi pimpinannya.

“Saya kira kalau anda baca berbagai penelitian, kurang dari separo yang memilih partai yang konon didirikan NU. Warga NU juga ada di partai yang sekarang ini disebut sebagai partai nasionalis. Seperti saudara Mubarok (Demokrat) atau Idrus Marham (Golkar), mereka juga punya pengikut,” katanya kepada NU Online, Kamis (3/6).

Karena itu, ia menegaskan, NU sebagai jamiyyah diniyah tidak perlu mengurusi partai secara langsung. “Kita memberikan guidance saja dalam bentuk etika politik, gagasan politik yang ideal, tetapi tidak usah langsung terjun, biarkan warganya yang terjun,” paparnya.

Ia juga mengkritik, partai yang selama ini menyebut dirinya sebagai partai NU aspirasi yang disampaikan tak selalu seiring dan sejalan dengan kebijakan yang diputuskan PBNU, misalnya dalam kasus UU Pornografi, PBNU mendukung UU tersebut, sementara suara partai tersebut malah menolaknya.

Selanjutnya, yang dilakukan oleh PBNU hanyalah melakukan koordinasi dengan kader-kader NU yang ada di berbagai partai politik secara periodik, lalu dititipi pesan yang relevan tentang pandangan kenegaraan pada umumnya, diberi pesan tentang etika politik sesuai ajaran ahlusunnah wal jamaah. “Jadi hubungannya sekedar hubungan kultural dan aspiratif,” ujarnya.

Mengenai upaya islah dalam tubuh PKB, secara pribadi, Slamet lebih cenderung berpendapat agar konflik itu diselesaikan oleh partai sendiri sebagai upaya pendewasaan, apalagi banyak diantara pengurusnya sudah menjadi tokoh nasional.

“PBNU juga punya problem sendiri, bagaimana melaksanakan programnya. Ini pendapat saya,” tandasnya. (mkf)