Kemandirian Jadi Tuntutan Politis Sebuah Negara Merdeka

Jakarta, NU Online
Pakar Ekonomi Prof Sri Edi Swasono di Cilegon, Kamis, mengatakan, kemandirian telah menjadi tuntutan politis bagi sebuah negara merdeka termasuk Indonesia karena kemandirian adalah makna merdeka itu sendiri termasuk mandiri secara ekonomi.

"Kemandirian memberikan martabat bagi bangsa yang memangku kemerdekaan," katanya pada Seminar Pemikiran Menuju Pembaharuan Ekonomi di Gedung Pusdiklat Krakatau Steel Banten.

Menurut mantan Ketua Dekopin itu, sejak Indonesia merdeka, Mohamad Hatta selalu menekankan perlunya perubahan struktur ekonomi Indonesia dari posisi "eksport economie" di masa penjajahan menjadi perekonomian yang mengutamanakan peningkatan tenaga beli masyarakat dan meningkatkan produktifitas rakyat berdasarkan asas kebersamaan dan kemandirian.

"Di masa kemerdekaan kita berusaha melepas diri dari ketergantungan dan ketertundukkan, menolak humiliasi dan keterdiktean, semua itu mampu dijalankan karena Indonesia mempunyai pemimpin yang berkarakter kuat dan teguh iman," katanya.

Namun, saat ini, menurut Edi, kita menjadi bangsa yang terpuruk ke dalam ketertundukan dan ketergantungan baik dalam pemikiran, politik maupun ekonomi sehingga dengan murah menggadaikan loyalitas nasional.

"Jadi yang kita hadapi adalah kasus budaya, bukan kasus ekonomi maupun politik," katanya.

Budaya yang tampak adalah primitivisme yaitu bila terpojok maka reflek otomatis kulturan yang  muncul yaitu berhutang, menjual harta kekayaan dan menggadaikan "cincin kawin" atau menggadaikan loyalitas sebagai bangsa bermartabat.

"Bila terpojok lebih lanut, alternatif berikutnya adalah menggali harta karun, maka lengkaplah kasus budaya kita ini," katanya.

Pada bagian lain,  Sri Edi juga mengingatkan bahwa era pasar bebas yang saat ini didengungkan sebagai era kebanggaan yang berbau kebarat-baratan ternyata dapat menggagalkan cita-cita Indonesia untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat, karena justru memarginalisasi masyarakat kaya dengan yang miskin. Menurut Sri Edi,  pasar bebas di pandang terlalu berlebihan, bahkan dalam menyongsong sistem itu kita lebih berapi-api daripada orang-orang utara.

"Bangsa kita jangan selalu menjadi juru bicara sistem ekonomi pasar bebas hanya untuk kepentingan mereka, dan jangan pula menggadaikan pikiran dan loyalitas nasional kita pada ide pasar bebas itu, karena kalau itu terjadi berarti kita sudah mempraktekkan liberalisme dan kapitalisme di negara kita sendiri,"ungkapnya.

Ia mengungkapkan, bangsa ini sudah memelihara ekonomi pasar sejak proklamasi kemerdekaan, namun bukan berarti pasar bebas, karena pasar bebas merupakan imjiner, yang hanya ada dalam buku teks dan tidak nyata.

"Sistem ekonomi pasar bebas sarat dengan kepentingan-kepentingan, ekonomi hanya semu, justru yang muncul cuma kepentingan politik lokal maupun global, yang telah mendistorsi dan menghalangi terjadinya persaingan bebas,"katanya.

Era pasar bebas yang semu tersebut melahirkan privatisasi yang dapat melepaskan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak ke tangan individu orang se-orang, bukan mencari manfaat sosial-ekonomi masyarakat.

"Bila itu yang terjadi maka pasar bebas akan menggeser dan bahkan menggusur rakyat dari tanah-tanah dan usaha-usaha ekonomi mereka, dapat mendorong monopoli kepemilikan dari yang lemah dan miskin ke yang kuat dan kaya," katanya.

Sri Edi menyarankan, untuk menghadapi pasar bebas yang banyak memunculkan persoalan-persoalan tersebut perlu di ambil langkah yang dapat memanfaatkan proses globalisasi itu, diantaranya yaitu melalui usaha untuk meningkatkan kemampuan domestik dan kinerja nasional.

Selain itu perlu tindakan-tindakan yang terfokus untuk membentuk konsolidasi ekonomi nasional ke arah  pengurangan ketergantungan pada pihak luar, demikian Sri Edi Swasono.(mkf)