Montreal, NU Online
Kalau di Amerika dan Eropa mengenakan jilbab menjadi masalah sosial, Muslimah Kanada justru saat ini sedang menikmati kebebasan berjilbab. Pemerintah negara itu menjamin tidak akan memberlakukan larangan mengenakan jilbab, termasuk dalam foto untuk kepentingan pembuatan kartu tanda penduduk permanen.
Dalam suratnya ke American-Islamic Relations- (CAIR Canada), Perdana Menteri Canada Paul Martin menegaskan, bahwa mengenakan jilbab adalah hak pemeluk agama Islam untuk menjalankan perintah agamanya patut dihormati dan dilindungi.
<>“Yakinlah, pembuatan foto berkaitan dengan pembuatan kartu menetap permanen akan dilakukan secara hati-hati dan dengan pertimbangan yang pantas. Pihak Imigrasi dan Kependudukan Canada, akan memberi ijin bagi pemeluk agama yang mengenakan jilbab, untuk tidak melepaskan jilbabnya,” kata Paul Martin seperti dikutip Islamic News Agency, Selasa.
“Namun untuk kepentingan keamanan, seluruh wajah harus terlihat jelas dalam foto,” tambahnya. Maksudanya, tidak dapat dilakukan foto dalam keadaan bercadar.
Pernyataan resmi pemerintah Canada ini dikeluarkan setelah CAIR-CAN banyak menerima keluhan dari muslimah yang mengenakan jilbab, karena diharuskan melepaskan jilbabnya saat foto mereka diambil untuk kepentingan pembuatan kartu menetap permanen di Canada, oleh pihak imigrasi di pintu masuk Pelabuhan Dorval.
“Persoalan ini memicu kekhawatiran berkaitan dengan sistem kebijakan yang terkesan bersifat diskriminasi terhadap kaum wanita imigran yang mengenakan jilbab,” demikian bunyi surat protes dari CAIR-CAN.
Berkaitan dengan hal tersebut, CAIR-CAN mendesak para pimpinan partai untuk menentukan sikapnya agar mengakomodasi hak Muslimah dalam mengenakan jilbab.
Pimpinan dari New Democrat Party Jack Layton, menyatakan dukungan penuh bagi perlindungan hak-hak dasar kebebasan beragama dan berekspresi di Canada,”Kami menilai apa yang dilakukan pihak imigrasi yang meminta membuka jilbab sudah melanggar hak tersebut,” ujar Layton.
Hal serupa juga dilontarkan Pemimpin Conservative Party of Canada, Stephen Harper. “Pihak imigrasi dan kependudukan harus ditanyai, karena tindakan mereka sudah bertentangan dengan petunjuk perlindungan terhadap umat beragama di Canada,” tegasnya. Harper juga menyatakan mendukung kebijakan Perdana Menteri Paul Martin yang menyatakan tidak akan melarang Muslimah mengenakan jilbab.
Saat ini ada sekitar 600.000 pemeluk agama Islam di Canada. Belakangan ini, jilbab menjadi isu yang kontroversial di sejumlah negara-negara Eropa, yang sudah menetapkan kebijakan melarang mengenakan jilbab di institusi publik dan sekolah-sekolah umum.(MA/iol)
Terpopuler
1
Kemenag Tetapkan Gelar Akademik Baru untuk Lulusan Ma’had Aly
2
LKKNU Jakarta Perkuat Kesehatan Mental Keluarga
3
Mahasiswa Gelar Aksi Indonesia Cemas, Menyoal Politisasi Sejarah hingga RUU Perampasan Aset
4
3 Alasan Bulan Kedua Hijriah Dinamakan Safar
5
Kopri PB PMII Luncurkan Beasiswa Pendidikan Khusus Profesi Advokat untuk 2.000 Kader Perempuan
6
Pentingnya Kelola Keinginan dengan Ukur Kemampuan demi Kebahagiaan
Terkini
Lihat Semua