Kader NU Desak Wakil Rakyat Perhatikan Perempuan

Pati, NU Online
Untuk merealisasikan peraturan tentang kuota 30% perempuan dalam ranah politik dan kebijakan pemerintah, puluhan kader Nahdlatul Ulama (NU) di Pati, Jawa Tengah,  mendesak kepada anggota DPRD setempat untuk lebih memperhatikan perempuan. Potensi perempuan masih belum dioptimalkan secara baik.

“Selama ini, perempuan seolah menjadi bagian yang terlupakan. Dalam berbagai ranah politik, karena berstatus marginal, perempuan seolah diam dalam membahas kebijakan publik,” ujar Umi Nadliroh, kader NU Pati, dalam audiensi dan buka bersama dengan Ketua DPRD Pati, Sunarwi, Sabtu (20/09) kemarin.<>

Dilaporkan kontributor NU Online Munawir Aziz, dalam kesempatan itu Umi didampingi oleh beberapa kader NU, yang membawa aspirasi untuk kemaslahatan umat dan kaum perempuan.

Umi Nadliroh menyoroti undang-undang pemilu yang terkait dengan perempuan. Tentu, sebaiknya DPRD perlu mengusung aspirasi perempuan dalam menentukan kebijakan lokal, agar gerakan emansipasi menjadi seimbang.

Selain itu, Umi juga menambahkan, bahwa banyak dari kader perempuan NU yang tidak melanjutkan jejak aktifitasnya dalam ruang publik, ketika masa kepengurusan di IPPNU, Fatayat maupun Muslimat berakhir.

“Kader perempuan di tubuh NU sangat melimpah, akan tetapi tak terakomodir dengan baik. Karena, jabatan struktural di ruang publik masih didominasi kaum lelaki. Budaya patriarkhi masih menjadi awan hitam bagi kebebasan perempuan,” ujar Umi.

Senada dengan Umi, Fitriya Agustin Nazeli, yang mewakili IPPNU, mengatakan bahwa, perempuan sudah selayaknya bangkit dengan memiliki keberanian untuk memegang jabatan struktural.

“Perempuan sekarang, hendaknya berani maju selangkah dibanding dengan zaman lalu. Kader perempuan NU, harus lebih kreatif, agar siap terjun dan tak lagi dipandang sebelah mata”, tegas Fitri.

Lebih lanjut, Fitri menambahkan bahwa, dalam kondisi politik dan sosial yang menghendaki kebebasan seperti ini, perempuan hendaknya tak berpangku tangan menunggu kesempatan.

“Kesempatan bagi perempuan untuk memegang posisi strategis dalam bidang politik dan pemerintahan terbuka lebar. Kalau perlu, harus direbut dengan perjuangan politik. Agar, aspirasi perempuan dapat terakomodir dengan maksimal”, tandas Fitri.

Fitri mencontohkan, banyak partai yang menghendaki caleg perempuan dalam pemilu 2009 nanti. Akan tetapi, kebanyakan belum optimal dalam strategi kemenangan.

“Perempuan hendaknya, tak hanya menjadi tempelan semata. Aspirasi kaum perempuan harus diperjuangkan dalam ranah politik, agar kebijakan legislatif dan eksekutif tak lagi bias”, tegas Fitri. (nam)