JK Ingin 'Fair Trade' bukan 'Free Trade'

Jakarta, NU Online
Jusuf Kalla (JK) mengatakan pihaknya mengusung misi kemandirian ekonomi bangsa yang didasarkan pada konsep perdagangan yang adil (fair trade) bukan perdagangan bebas (free trade) yang cenderung merugikan negara berkembang seperti Indonesia.

"Dulu IMF (Dana Moneter Internasional) memaksa kita membebaskan impor berbagai produk seperti beras dan gula, siapa saja boleh impor. Kayu bebas diekspor berapa saja. Sudah berlangsung setahun saya minta itu dicabut. Maunya mereka bubarkan Bulog dan yang penting pro-pasar. Saya lawan itu. Saya bilang, ini negara saya bukan negara kamu. Kita ingin yang `fair`, bukan `free trade`, tapi `fair trade`," kata JK dalam dialog Pilihan Presiden yang digelar Kadin Indonesia, di Jakarta, Senin (18/5).<>

Menurut JK, semua negara pasti tidak menginginkan kebijakan yang terlalu liberal seperti yang ditawarkan IMF itu. "Itu berlaku untuk siapa saja, semua `emerging country` ingin seperti itu (fair trade),"ujarnya.

Ia menilai kebijakan IMF itu justru akan merugikan karena produk lokal akan kalah bersaing dengan produk impor.

"Jangan mereka menjual mahal pada kita tapi membeli murah barang kita," tegasnya. JK menilai usulan IMF itu merupakan konsep neoliberalisme yang harus dilawan.

JK menegaskan pihaknya membawa misi untuk membina ekonomi kebangsaan yang mandiri.

"Kita bisa mandiri karena kita sangat mampu dan kaya. Selama ini kita tidak menggunakan kemampuan kita untuk mengelola kekayaan alam kita," katanya.

Menurut dia, selama ini Indonesia terlalu bergantung pada orang asing. Ia mencontohkan proyek pembangunan bandara yang masih menggunakan kontraktor asing dari Jepang dan Prancis. Padahal, kontraktor lokal pun mampu mengerjakannya.

JK menyebut proyek pembangunan jalan di Sumatra yang diserahkan pada kontraktor lokal yang dinilainya lebih baik.

Selain itu, JK menyebutkan pentingnya menumbuhkan daya saing produk lokal terhadap produk asing dengan melindungi merek lokal. "Kita harus punya rasa bangga terhadap produk lokal. Beli fungsinya bukan mereknya," tuturnya.

Sementara itu, terkait pemanfaatan sumber daya energi, JK mengatakan kebijakan energi seharusnya diutamakankan hanya untuk kepentingan bangsa.

"Kalau ada kelebihan kita ekspor tapi utamakan kepentingan bangsa dulu. Jangan ekspor gas, lalu kita pakai diesel yang mahal, listrik kita jadi mahal, orang lain malah murah," tuturnya,

Menurut JK, pembatalan kontrak ekspor gas dengan negara lain tidak masalah jika tujuannya untuk kepentingan bangsa.

"Kalau ada risikonya, kita tanggung bersama-sama,"tegasnya.

Ia mencontohkan negosiasi ekspor gas Blok Natuna dengan Exxon yang dibatalkan.

Pasar tradisional

Pada kesempatan itu JK juga mengatakan pentingnya menjaga keseimbangan perkembangan pasar tradisional yang melibatkan penghidupan banyak masyarakat.

"Pasar modal penting, tapi lebih penting Pasar Tanah Abang. Pasar modal penting untuk perbankan kalau pasar modal hancur, hancur semua mati karena pasar modal mencari uang, sedangkan Pasar Tanah Abang tempat mencari penghidupan,"ujarnya.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia, lanjut dia, tidak hanya bergantung pada pergerakan indeks di bursa saham saja namun juga dipengaruhi perkembangan pasar tradisional yang ada di seluruh Indonesia.

"Pasar modal hanya `seasonal` (musiman), tahun ini boleh turun, tahun depan bisa naik, unsurnya spekulasi, karena itu pasar tradisional harus dijaga jangan hanya tergantung pada indeks BEJ," katanya. (ant/dar)