Jangan Pilih Politisi Busuk

Jakarta, NU Online
Slogan ini merupakan tema payung gerakan kelompok masyarakat, yang lahir dari sebuah diskusi strategi gerakan masyarakat sipil menghadapi momen PEMILU 2004 di Jakarta (16/12). Gerakan politician tracking ini diadopsi dari model  gerakan  yang pernah dilakukan dan dikembangkan oleh kekuatan civil society di Korea Selatan, Filipina, serta Argentina untuk mengontrol para calon anggota legisltaive.Gerakan ini ternyata cukup efektif membendung munculnya politisi busuk di tiga negara tersebut. Inti dari Gerakan ini adalah masyarakat harus menolak dan tidak memilih terhadap politisi yang pernah melakukan pelanggaran HAM, korupsi, kekerasan rumah tangga (KDRT), serta perusakan lingkungan secara sistematis. 

Tidak ada jalan lain, cara ini harus dilakukan agar negeri ini tidak dipimpin oleh para bandit, kata Faisal Basri, ekonom UI yang juga salah seorang inspirator Gerakan ini, kepada NU Online. Masyarakat harus melakukan pengawasan terhadap para calon legislative yang sudah masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS), apakah ada diantara mereka, mereka yang jelas-jelas pernah melakukan praktek diatas, harus kita hadang ramai-ramai, tegas anggota KPPU yang dikenali kritis.

Senada dengan Faisal, Teten Masduki, Koordinator ICW, menyatakan keprihatinan yang sama, oleh karena gerakan ini harus besar, maka harus sampai pada masyarakat bawah, Apalagi jika didukung oleh organisasi keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah, dapat dipastikan akan makin kuat gaungnya. Menurut Teten partai politik juga harus terlibat secara aktif untuk membersihkan calon legislatifnya dari pelanggar hal-hal diatas, sebab jika tidak maka akan terjadi kebangrutan luar biasa pada negeri ini.   

Aliansi ini mulai aktif melakukan kampanye dan sosialisasi serta melakukan lobby terhadap para tokoh yang masih memiliki hati nurani, agar mereka turut aktif  untuk memperbaiki keadaan bangsa ini yang sudah keropos karena korupsi, pelanggaran, serta kejahatan kemanusiaan lainnya. Kampanye massifnya akan dimulai akhir Desember ini, dengan mendeklarasikan gerakan ini diseluruh Indonesia secara serempak. Ujar Lili Hasanudin, Direktur Eksekutif YAPPIKA. Dengan Gerakan besar-besaran ini diharapkan masyarakat akan mengambil langkah yang sama, untuk mengawasi para calegnya di daerah, apakah mereka yang menjadi DCS ini ada indikasi terlibat masalah-masalah seperti diatas.Kontrol dan monitoring efektif harus dilakukan, apakah individu atau organisasi. Dengan demikian menurut Lili, ormas besar seperti NU dan Muhammdiyah harus ikut aktif melakukan pengawasan, apalagi sekarang mereka sedang gencar-gencarnya melakukan kampanye Gerakan anti korupsi besar-besaran, ini pasti luar biasa, harus ada networking diantara NGO penggagas ini dengan ormas besar tersebut, agar gerakannya benar-benar memiliki artikulasi dan mampu dijadikan sebagai alat kontrol masyarakat luas, imbuhnya kepada NU Online.  (AA)