IPNU Desak Depdiknas Hapus Rokhis OSIS

Jakarta, NU Online
Munculnya gerakan radikalisme keagamaan pelajar di sekolah-sekolah negeri melalui organisasi intra siswa sekolah (OSIS) yang bernama Rokhani Islam (Rokhis) membuat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) gerah. Karena itu IPNU akan mendesak Depdiknas agar Rokhis tersebut tidak dijadikan satu-satunya organisasi keagamaan di sekolah negeri (SMU).

“Kami akan mengusulkan pada muktamar NU di Makassar pada 23-28 Maret mendatang agar NU mendesak Mendiknas untuk merubah atau menghapus Rokhis yang selama ini dijadikan satu-satunya organisasi keagamaan di sekolah negeri itu,” kata Ketua Umum IPNU Ahmad Syauqi dalam Rakernas dan Harlah IPNU ke-58 bertajuk “Optimalisasi Peran IPNU Terhadap Arah Kebijakan Pendidikan Nasional” di Kampus UI Depok, Jakarta, Sabtu (6/3).<>

IPNU, kata Syauqi, bersama Ikatan pelajar Putri NU (IPPNU), Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) dan Pelajar Islam Indoensia (PII) khawatir gerakan itu mewujud sebagai ideologi keagamaan yang menumbuhkan radikalisme keagamaan di kalangan pelajar.

“IPNU sebagai kader NU akan mengawal gerakan keislaman yang moderat dan bukannya radikal maupun liberal baik secara pemikiran, aksi maupun ideologi yang meresahkan masyarakat,” tandas Syauqi.

Pelarangan ormas pelajar selain Rokhis tersebut menurut Syauqi sudah terjadi sejak dikeluarkannya keputusan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud tanggal 9 Juni tahun 1980 No.091/C/Kep/080 tentang Pola Pengembangan Siswa ditambah dengan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.0209/4/1984 tentang perbaikan kurikulum di sekolah umum tingkat atas.

Akibatnya, kebijakan itu menimbulkan trend radikalisme agama di sekolah (SMU), yang menekankan pada satu wadah organisasi bernama Rokhis yang berada dibawah OSIS tersebut.

Bahkan lanjut Syauqi, berdasarkan penelitian radikalisme itu menjadi basis bagi gerakan Islam radikal di Indonesia. Rokhis utamnya yang menjadi wadah bagi awal munculnya gerakan revivalisme Islam di sekolah-sekolah.

"Revivalisme itu hadir seiring dengan munculnya sikap dan pandangan yang menyatakan gagalnya negara dalam mengatur sistem ekonomi, politik dan sosial sehingga Islam dianggap sebagai satu-satunya alternatif ideologi yang ada,”ujar Syauqi.

Oleh sebab itu jika pada awalnya Rokhis sebagai kegiatan kultural dan seremonial guna membantu penyelenggaraan hari-hari besar Islam di sekolah, tapi sejak tahun 1990-an pada perkembangannya secara bertahap bertransformasi menjadi organisasi keagamaan siswa yang cenderung ideologis baik dalam pemikiran maupun gerakan.

“Kuatnya ideologisasi itu bisa dilihat dari pandangan dan sikap aktivisnya yang cenderung eksklusif, menempatkan pluralisme sebagai paham yang wajib dijauhi. Kecenderungan itu terus menguat sejalan dengan masuknya gerakan tarbiyah ke dalam sekolah-sekolah. Terakhir, selain LDK, ada HTI, Salafi bahkan NII ikut mewarnai pertarungan untuk memprebutkan Rokhis,” katanya.

Selanjutnya, Rokhis tersebut selain LDK juga bekerjasama dengan KAPMI (Kesatuan Aksi Pelajar Islam Indonesia), HTI, KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia), Salman ITB, Djamaah Salahuddin di UGM hingga komunitas Salam di UI. Karena itulah menurut Syauqi, IPNU menegaskan perlunya meninjau ulang kebijakan Mendiknas untuk menata ulang organisasi keagamaan di sekolah-sekolah, agar tidak terjadi radikalisme kaderisasi anak-anak di sekolah.

Sementara itu Ketua Majelis Alumni IPNU Hilmi Muhammadiyah menegaskan jika IPNU merupakan satu-satunya rekruitmen kader NU dan karena itu sejak kini harus membuat program strategis sesuai visi dan misi NU.

“Pengenalan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal jamaah (Aswaja) itu mesti dilakukan sejak di sekolah. Karena itu Muktamar NU di Makassar semestinya memberikan tempat terhadap aspirasi IPNU untuk merubah kebijakan agar Rokhis tidak dijadikan satu-satunya wadah oganisasi keagamaan di bawah OSIS,” tutur Wakil Sekretaris Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU) itu mengingatkan. (nam)