IPNU akan Kawal Penyaluran Subsidi BBM

Jakarta, NU Online
Subsidi BBM untuk pendidikan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk peningkatan kualitas pendidikan perlu diawasi mengingat adanya penyimpangan yang terjadi dimasa lalu.

Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dalam Rapimnas yang digelas di Gd PBNU (11/6) memutuskan untuk turut mengawasi penyaluran subsidi tersebut. “Kita ingin subsidi tersebu benar-benar dinikati masyarakat. Kita tak ingin lagi dengar anak bunuh diri karena tak bisa bayar SPP,” tandas Ketua Umum IPNU Mujtahidur Ridho di PBNU (13/6).

Saat ini IPNU telah memperoleh data besarnya jumlah subsidi yang diperoleh masing-masing Kabupaten dan Kota dari 5.2 Trilyun untuk pendidikan. Ketika ada penyimpangan, pihak monitoring bisa membawa ke pengadilan.

Untuk mengurangi adanya penyimpangan, rekening dana subsidi harus atas nama sekolah dan ditandatangani kepala sekolah dan komite sekolah. Dengan demikian, diharapkan adanya mekanisme kontrol dari fihak komite sekolah terhadap penyaluran dan tersebut.

“Yang penting IPNU dalam memonitoring tidak dalam konteks kita ingin mencari kesalahan yang dilakukan birokrasi, tetapi lebih melihat dan mengedepankan transparansi,” tambahnya.

Pelaksana monitoring ini terdiri dari para pengurus cabang, Mereka bukan hanya siswa, banyak juga yang menjadi guru sehingga sangat memungkinkan melakukan pengawasan dengan baik. Ini tentu saja berbeda dengan pengawasan oleh pelajar karena ada kemungkinan mereka takut kepada guru atau kepala sekolahnya.

Dalam waktu dekat PP IPNU juga akan bertemu dengan Diknas untuk meminta Juklaknya. Dijelaskan oleh Ridho bahwa pelaksana monitoring yang terdiri dari LSM dan elemen masyarakat lainnya juga mendapatkan dana operasional untuk pengawasan tersebut.

Rapimnas tersebut juga memutuskan untuk turut mengamankan petunjuk PBNU tentang pelarangan rangkap jabatan dan keikutsertaan pengurus PC/PWNU, khususnya Rais dan ketua tanfidziyah dalam Pilkada. Selain itu juga diputuskan pelarangan penggunaan atribut IPNU demi kepentingan politik praktis.

Dalam kaitan dengan upaya kaderisasi, saat ini sedang dipersiapkan program kaderisasi di berbagai daerah sebagai konsekuensi perubahan nama dari organisasi pemuda menjadi organisasi pelajar. Saat ini sudah dibuat buku panduan yang dihasilkan dalam Rakernas di Riau.

Untuk memaksimalkan hasil pengkaderan, saat ini sedang dipersiapkan pelatihan tim pelatih (training for trainer). Mereka akan diterjunkan secara langsung di level bawah supaya lebih progresif.

Acara yang diikuti oleh 18 wilayah tersebut dan baru selesai jam 11 malam tersebut juga memutuskan pembuatan kartu tanda anggota yang baru dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai daerah.

Konsolidasi lanjutan juga akan dilaksanakan dalam Rakernas yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Desember 2005. Ridho mengungkapkan bahwa tempatnya belum ditetapkan dan akan ditentukan dalam rapat pleno.(mkf)