Jember, NU Online
Ketua DPRD Jember Madini Farouq siap mencalonkan diri sebagai ketua tanfidziyah pengurus cabang NU Jember. Konsekuensinya, ia siap mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ketua Dewan saat ini.
Madini mengatakan, dirinya sudah bertemu dengan 12 orang kiai di Jember. Para kiai ini meminta agar Madini mencalonkan diri dalam Konferensi Cabang NU, 7 Juni mendatang.<>
"Kalau saya boleh memilih, saya pilih tidak mencalonkan diri karena amanah itu cukup berat. Tapi rupanya saya tidak boleh memilih. Para kiai ini mengatakan, saya dipinang dan saya wajib menerima pinangan itu. Ini demi kepentingan Jember ke depan," kata Madini kepada beritajatim.com, Senin (25/5).
Mengenai larangan rangkap jabatan, Madini mengatakan, sebenarnya tidak ada ketentuan larangan itu juga ditujukan pada jabatan anggota DPRD. "Yang tidak boleh adalah ketua NU merangkap bupati, gubernur, walikota, atau presiden," katanya.
Namun, jika aturan organisasi dan mayoritas peserta Konfercab NU menghendaki, Madini menegaskan, "Saya rela melepaskan jabatan ketua DPRD, meninggalkan fasilitas yang saya terima sebagai ketua DPRD untuk memenuhi panggilan NU."
Madini menyadari NU tidak bisa dilepas dari kepentingan politik. Namun, ia tidak mau menjawab persoalan politik terkait pemilihan presiden. "Ketua NU tidak boleh berpolitik praktis, tapi harus paham politik. Orang yang paham politik akan bisa melepaskan diri dari jebakan politik," katanya.
Madini becita-cita agar NU bisa merangkul semua elemen dan potensi yang dimiliki para kader. "Saya berharap NU menjadi payung besar bagi semua kadernya yang memiliki aspirasi politik berbeda," katanya. (mad)
Ketua DPRD Jember Madini Farouq siap mencalonkan diri sebagai ketua tanfidziyah pengurus cabang NU Jember. Konsekuensinya, ia siap mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ketua Dewan saat ini.
Madini mengatakan, dirinya sudah bertemu dengan 12 orang kiai di Jember. Para kiai ini meminta agar Madini mencalonkan diri dalam Konferensi Cabang NU, 7 Juni mendatang.<>
"Kalau saya boleh memilih, saya pilih tidak mencalonkan diri karena amanah itu cukup berat. Tapi rupanya saya tidak boleh memilih. Para kiai ini mengatakan, saya dipinang dan saya wajib menerima pinangan itu. Ini demi kepentingan Jember ke depan," kata Madini kepada beritajatim.com, Senin (25/5).
Mengenai larangan rangkap jabatan, Madini mengatakan, sebenarnya tidak ada ketentuan larangan itu juga ditujukan pada jabatan anggota DPRD. "Yang tidak boleh adalah ketua NU merangkap bupati, gubernur, walikota, atau presiden," katanya.
Namun, jika aturan organisasi dan mayoritas peserta Konfercab NU menghendaki, Madini menegaskan, "Saya rela melepaskan jabatan ketua DPRD, meninggalkan fasilitas yang saya terima sebagai ketua DPRD untuk memenuhi panggilan NU."
Madini menyadari NU tidak bisa dilepas dari kepentingan politik. Namun, ia tidak mau menjawab persoalan politik terkait pemilihan presiden. "Ketua NU tidak boleh berpolitik praktis, tapi harus paham politik. Orang yang paham politik akan bisa melepaskan diri dari jebakan politik," katanya.
Madini becita-cita agar NU bisa merangkul semua elemen dan potensi yang dimiliki para kader. "Saya berharap NU menjadi payung besar bagi semua kadernya yang memiliki aspirasi politik berbeda," katanya. (mad)
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Membumikan Akhlak Nabi di Tengah Krisis Keteladanan
2
Khutbah Jumat: Meneguhkan Qanaah dan Syukur di Tengah Arus Hedonisme
3
Guru Madin Didenda Rp25 Juta, Ketua FKDT: Jangan Kriminalisasi
4
Gus Yahya Dorong Kiai Muda dan Alumni Pesantren Aktif di Organisasi NU
5
Khutbah Jumat: Menolong Sesama di Tengah Bencana
6
MK Larang Wamen Rangkap Jabatan di BUMN, Perusahaan Swasta, dan Organisasi yang Dibiayai Negara
Terkini
Lihat Semua
