Dakka, NU Online
Kementerian Dalam Negeri Banglades mengumumkan, pemerintah negara tersebut telah melarang aktivitas Organisasi Islam Hizbut Tahrir. Menteri Dalam Negeri Banglades Abdus Sobhan Sikdar mengatakan, pemerintah khawatir kehadiran Hizbut Tahrir bisa mengancam kehidupan yang damai di negara itu.
Ini adalah kejadian yang pertama sebuah organisasi Islam yang tidak tersangkut aksi teroris dibubarkan kegiatannya.<>
"Pemerintah telah memutuskan untuk melarang Hizbut Tahrir karena mereka melawan kepentingan hukum dan mengancam keamanan publik," kata Sikdar.
Hizbut Tahrir telah aktif di Banglades sejak 8 tahun terakhir. Organisasi berhaluan khilafah ini tidak menerima pelarangan ini dan berjanji tidak akan mendiamkan langkah pemerintah yang mereka sebut sebagai kesalahan dari sikap yang "berpikiran pro-imperialis."
Seperti diwartakan, sekitar 40 anggota Hizbut Tahrir ditangkap pada awal tahun ini setelah mereka dituding terlibat penyebaran pamflet mendukung aksi pemberontakan yang dilakukan oleh pasukan penjaga perbatasan dan mengakibatkan 50 tentara Banglades tewas.
Sikdar mengatakan, agen intelijen negara itu telah mengawasi aktivitas 12 organisasi yang ada di negara tersebut.
Di luar itu, empat organisasi lain sebelumnya juga telah dilarang beraktivitas—mereka dicurigai telah terlibat dalam kegiatan yang disebut oleh pemerintah sebagai kegiatan "teroris" dan "antipemerintah".
Ketua Hizbut Tahrir Banglades Profesor Mohiuddin Ahmed menyangkal kelompoknya terlibat dalam aktivitas teroris. Dia mengatakan, kelompoknya percaya bahwa terorisme dan aksi kekerasan lainnya berlawanan dengan ajaran Islam.
Profesor Ahmed mengatakan, langkah yang dilakukan oleh pemerintah terhadap organisasinya ini telah gagal di masa lalu dan tidak akan sukses juga jika langkah itu dilakukan lagi saat ini. "Saya katakan secara terbuka kepada Anda, kami tidak akan tinggal diam terhadap aksi pemerintah di mana pun di dunia ini yang menutup organisasi kami," katanya.
"Kami selalu menyuarakan perlawanan terhadap imperialis. Kami akan melanjutkan upaya untuk menunjukkan pemikiran pemerintah yang pro-imperialis," lanjutnya.
Â
Lebih lanjut, Sikdar mengatakan, agen intelijen akan melanjutkan proses pengawasan terhadap Hizbut Tahrir untuk memastikan organisasi tersebut tidak muncul kembali dengan menggunakan nama yang berbeda. (nur/kcm)
Kementerian Dalam Negeri Banglades mengumumkan, pemerintah negara tersebut telah melarang aktivitas Organisasi Islam Hizbut Tahrir. Menteri Dalam Negeri Banglades Abdus Sobhan Sikdar mengatakan, pemerintah khawatir kehadiran Hizbut Tahrir bisa mengancam kehidupan yang damai di negara itu.
Ini adalah kejadian yang pertama sebuah organisasi Islam yang tidak tersangkut aksi teroris dibubarkan kegiatannya.<>
"Pemerintah telah memutuskan untuk melarang Hizbut Tahrir karena mereka melawan kepentingan hukum dan mengancam keamanan publik," kata Sikdar.
Hizbut Tahrir telah aktif di Banglades sejak 8 tahun terakhir. Organisasi berhaluan khilafah ini tidak menerima pelarangan ini dan berjanji tidak akan mendiamkan langkah pemerintah yang mereka sebut sebagai kesalahan dari sikap yang "berpikiran pro-imperialis."
Seperti diwartakan, sekitar 40 anggota Hizbut Tahrir ditangkap pada awal tahun ini setelah mereka dituding terlibat penyebaran pamflet mendukung aksi pemberontakan yang dilakukan oleh pasukan penjaga perbatasan dan mengakibatkan 50 tentara Banglades tewas.
Sikdar mengatakan, agen intelijen negara itu telah mengawasi aktivitas 12 organisasi yang ada di negara tersebut.
Di luar itu, empat organisasi lain sebelumnya juga telah dilarang beraktivitas—mereka dicurigai telah terlibat dalam kegiatan yang disebut oleh pemerintah sebagai kegiatan "teroris" dan "antipemerintah".
Ketua Hizbut Tahrir Banglades Profesor Mohiuddin Ahmed menyangkal kelompoknya terlibat dalam aktivitas teroris. Dia mengatakan, kelompoknya percaya bahwa terorisme dan aksi kekerasan lainnya berlawanan dengan ajaran Islam.
Profesor Ahmed mengatakan, langkah yang dilakukan oleh pemerintah terhadap organisasinya ini telah gagal di masa lalu dan tidak akan sukses juga jika langkah itu dilakukan lagi saat ini. "Saya katakan secara terbuka kepada Anda, kami tidak akan tinggal diam terhadap aksi pemerintah di mana pun di dunia ini yang menutup organisasi kami," katanya.
"Kami selalu menyuarakan perlawanan terhadap imperialis. Kami akan melanjutkan upaya untuk menunjukkan pemikiran pemerintah yang pro-imperialis," lanjutnya.
Â
Lebih lanjut, Sikdar mengatakan, agen intelijen akan melanjutkan proses pengawasan terhadap Hizbut Tahrir untuk memastikan organisasi tersebut tidak muncul kembali dengan menggunakan nama yang berbeda. (nur/kcm)
Terpopuler
1
Innalillahi, Nyai Nafisah Ali Maksum, Pengasuh Pesantren Krapyak Meninggal Dunia
2
Sosok Nabi Daniel, Utusan Allah yang Dimakamkan di Era Umar Bin Khattab
3
Cerita Pasangan Gen Z Mantap Akhiri Lajang melalui Program Nikah Massal
4
Asap sebagai Tanda Kiamat dalam Hadits: Apakah Maksudnya Nuklir?
5
3 Pesan Penting bagi Pengamal Ratib Al-Haddad
6
Mimpi Lamaran, Menikah, dan Bercerai: Apa Artinya?
Terkini
Lihat Semua
