Jakarta, NU Online
Rais Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Hasyim Muzadi meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak hanya jadi pengamat terkait pemilihan kepala daerah (pilkada) bermasalah. Namun, mesti bisa mengambil tindakan nyata.
"SBY sebagai Kepala Negara harus segera mengambil tindakan, jangan hanya menjadi pengamat. Mungkin DPR perlu diajak ngomong, apakah harus ada perubahan undang-undang" kata Hasyim di Depok, Jawa Barat, Senin (9/8).r />
Menurut Hasyim, saat ini pemilihan kepala daerah secara langsung belum tepat untuk dilaksanakan karena masyarakat belum mapan secara ekonomi. Ini membuat suara mereka dengan mudah ditukar pakai uang atau makanan.
"Kalau masyarakat masih miskin, mereka rela menukarkan sembako dengan hak demokrasinya. Kalau seperti itu, yang terjadi adalah jual beli suara, bukan demokrasi yang sebenarnya," katanya.
Lebih lanjut hasyim menjelaskan, bangsa Indonesia akan hancur jika para pemimpin mereka hanyalah orang-orang yang memenangi pemilihan karena modal finansial saja. Sementara orang jujur dan berintegritas selalu kalah karena tidak memiliki kapital.
"Pilkada langsung sebaiknya dilaksanakan ketika kesejahteraan rakyat sudah lebih baik. Saat ini kepala daerah biar dipilih saja oleh DPRD. Soalnya, kemapanan masyarakat dari segi ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan dasar lainnya jelas memengaruhi kualitas demokrasi," tandasnya. (min)
Rais Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Hasyim Muzadi meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak hanya jadi pengamat terkait pemilihan kepala daerah (pilkada) bermasalah. Namun, mesti bisa mengambil tindakan nyata.
"SBY sebagai Kepala Negara harus segera mengambil tindakan, jangan hanya menjadi pengamat. Mungkin DPR perlu diajak ngomong, apakah harus ada perubahan undang-undang" kata Hasyim di Depok, Jawa Barat, Senin (9/8).
Menurut Hasyim, saat ini pemilihan kepala daerah secara langsung belum tepat untuk dilaksanakan karena masyarakat belum mapan secara ekonomi. Ini membuat suara mereka dengan mudah ditukar pakai uang atau makanan.
"Kalau masyarakat masih miskin, mereka rela menukarkan sembako dengan hak demokrasinya. Kalau seperti itu, yang terjadi adalah jual beli suara, bukan demokrasi yang sebenarnya," katanya.
Lebih lanjut hasyim menjelaskan, bangsa Indonesia akan hancur jika para pemimpin mereka hanyalah orang-orang yang memenangi pemilihan karena modal finansial saja. Sementara orang jujur dan berintegritas selalu kalah karena tidak memiliki kapital.
"Pilkada langsung sebaiknya dilaksanakan ketika kesejahteraan rakyat sudah lebih baik. Saat ini kepala daerah biar dipilih saja oleh DPRD. Soalnya, kemapanan masyarakat dari segi ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan dasar lainnya jelas memengaruhi kualitas demokrasi," tandasnya. (min)
Terpopuler
1
Pastikan Arah Kiblat Tepat Mengarah ke Ka'bah Sore ini
2
Operasional Haji 2025 Resmi Ditutup, 3 Jamaah Dilaporkan Hilang dan 447 Meninggal
3
Trump Turunkan Tarif Impor Jadi 19 Persen, Ini Syarat yang Harus Indonesia Penuhi
4
PBNU Terima Audiensi GAMKI, Bahas Isu Intoleransi hingga Konsensus Kebangsaan
5
Kick Off Jalantara, Rais Aam PBNU Pimpin Pembacaan Kitab Karya Syekh Abdul Hamid Kudus
6
Kisah Di Balik Turunnya Ayat Al-Qur'an tentang Tuduhan Zina
Terkini
Lihat Semua
