Hasyim Muzadi: Pejabat Keamanan Jangan Obral "Warning"

Jakarta, NU Online
Ketua PBNU KH Hasyim Muzadi minta para pejabat dan pimpinan aparat keamanan yakni TNI dan Polri tidak mengobral "warning" lebih-lebih peringatan adanya sebuah bahaya kepada masyarakat seperti adanya indikasi Pemilu 2004 akan kacau seperti aksi penculikan, penganiayaan dan teror serta pengancaman dan fitnah.

"Akibat banyaknya peringatan-peringatan yang dilontarkan oleh para pejabat keamanan itu justru membuat masyarakat resah dan tidak tenang. Saya paham dan mengerti peringatan itu bertujuan agar masyarakat bisa lebih berhati-hati, tapi pihak TNI dan Polri yang punya kewajiban mengamankan bangsa Indonesia menangkap dulu dan membuktikan sinyalemen itu," katanya di Malang, Sabtu.

Menurut pengasuh Pesma Al-Hikam itu, dua pejabat keamanan tersebut lebih mengetahui situasi lapangan, mereka punya intelijen dan wilayah operasi teritorial sehingga yang diucapkan ada dasarnya, karena itu pihak berwajib langsung menangkap kelompok-kelompok yang ingin membuat kekacauan itu.

Dikatakannya, sejak orde baru hingga pasca reformasi 2004 ini, pola kerja dan pola pikir TNI serta Polri belum maksimal, karena dari dulu hingga sekarang ini, pimpinanya hanya suka mengekor pejabat sebelumnya yaitu hanya suka bicara tanpa kerja. Jika hingga tahun 2004 ini, pola kerja TNI dan Polri masih begitu-begitu saja, katanya, tidak menutup kemungkinan akan membuat Indonesia lebih aman, nyaman akan sulit dicapai.

Mantan ketua PWNU Jatim itu menilai,  dengan masih tetapnya pola kerja pimpinan TNI dan Polri itu, ada ketidak beresan didalam sistemnya, oleh karena itu sebelum Pemilu 2004  Polri dan TNI harus membersihkan pola kerja didalamnya dulu agar tidak terjadi sesuatu yang tidak dikehendaki.

Menyinggung maraknya para politikus silaturahim (safari politik) ke pondok-pondok pesantren, Hasyim menyatakan, hal itu sudah menjadi agenda lama dan rutin lima tahunan.

"Saya kira wajar kalau politisi senang ke pondok pesantren, sebab bagaimanapun juga massa di pesantren itu besar sehingga selalu menjadi rebutan apalagi kami (pesantren) juga terbuka bagi siapapun termasuk mereka (politisi)," ujarnya.(mkf)