Hamzah Haz: Orde Baru Bikin Susah Rakyat

Jakarta, NU.Online
Ketua umum Partai Persatuan Pembangunan, Hamzah Haz, mengatakan, bila dulu pemerintahan orde baru sudah benar, tentu tidak akan jatuh. Justru orde baru banyak melakukan kesalahan. "Bila ada yang mengatakan lebih enak masa orde baru, itu aneh. Justru akibat orde barulah kita semua sengsara saat ini," kata Hamzah saat berkampanye di lapangan Merdeka, Pekalongan, Lampung Timur, Kamis (18/3) kemarin.

Menurut Hamzah, pada masa orde baru banyak sekali kebijakan yang keliru. Dari segi pendidikan, misalnya, biaya sekolah hingga tingkat menengah pertama seharusnya tidak dipungut bayaran. Akibatnya, yang dapat mengecap pendidikan itu hanya anak orang kaya. Di pulau Jawa saja, 80 persen penduduknya hanya tamatan sekolah menengah pertama (SMP). "Di luar Jawa, kondisinya lebih parah. Delapan puluh persen penduduk hanya tamatan SD," katanya dihadapan sekitar tiga ribuan massa dan simpatisan PPP. Sementara yang mengecap pendidikan sarjana, tak lebih dari lima persen.

Dikatakannya, pada masa orde baru, pengusaha-pengusaha besar saja yang dapat berkembang. Mereka kemudian lari keluar negeri. "Pembangunan pun hanya tersentralisir di daerah Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Di luar daerah itu, semuanya ketinggalan," cetusnya.

Belum lagi soal demokrasi, hukum, dan pemerataan, yang tidak dihiraukan. Dulu hanya satu partai politik saja yang boleh menang, yaitu Golkar. Meskipun sudah ada sejak zaman orde baru, Hamzah menolak partainya warisan orde baru. Pada masa orde baru, partainya sangat dipinggirkan. Bila ada satu daerah yang memenangkan PPP, semua bentuk pembangunan dibatalkan. Akibatnya, sekarang ada masalah yang sangat besar, karena pembangunan yang tidak dirasakan oleh seluruh rakyat.

Baru pada tahun 1998, ketika orde baru runtuh, dia ditunjuk menjadi menteri negara Investasi dan kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional. Sejak itulah kader PPP dimasukkan dalam kabinet. Padahal dulu sering ditinggal. Akibat pemerintahan masa lalu pula, tutur Hamzah, masyarakat Indonesia kini miskin akhlak. Pada masa itu, semua orang dari berbagai golongan menyebut dirinya menjalankan pancasila. "Tapi mereka tidak pernah menjalankan pancasila secara konsekuen, terutama unsur ketuhanan yang maha esa," ujar Hamzah. Karena moral yang buruk, di mata masyarakat internasional Indonesia adalah kelompok teroris dan negara koruptor.

Di dalam negeri sendiri, Indonesia dipenuhi praktek korupsi kolusi dan nepotisme, narkoba, pornografi, dan sebagainya. "Andai saja kita benar menerapkan pancasila, tidak akan ada krisis akhlak seperti sekarang," kata Hamzah, didampingi sejumlah calon legislatif DPR RI itu. Dia menilai nilai-nilai pancasila itu sudah benar. Selain masalah ketuhanan, falsafah negara itu juga sudah mengandung unsur kemanusiaan dan demokrasi.

Belajar dari pengalaman buruk masa lalu, kata Hamzah, ada lima program yang akan diperjuangkan PPP ke depan. Yaitu menjalankan pancasila secara konsekuen, pendidikan murah dan penciptaan teknologi, ekonomi kerakyatan, kesejahteraan rakyat, dan penegakan demokrasi. "Mudah-mudahan tiga tahun yang akan datang masyarakat kita tidak hanya tamat sekolah dasar, dan tidak ada lagi yang menganggur," katanya. (kd-lp/cih)