Hamas Bersedia Terima Negara Palestina dengan Perbatasan 1967

Kota Gaza, NU Online
Perdana menteri terguling Palestina dari faksi HAMAS Ismail Haniya, Selasa, mengirim surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon untuk mengatakan pemerintahnya mendukung upaya guna mendirikan negara Palestina.

Dalam surat yang disampaikan Ban tersebut, Haniya mengatakan pemerintahnya "mendorong dan mendukung setiap upaya yang mengarah kepada berdirinya negara Palestina merdeka di wilayah yang diduduki Israel pada 1967".<>

Surat Haniya, yang juga dikirim kepada wartawan, dikirim kepada Ban tak lama sebelum Sidang Majelis Umum PBB memulai pertemuannya di New York, Amerika Serikat.

"Kami takkan menghalangi setiap upaya guna mewujudkan berdirinya negara Palestina yang merdeka dan bebas dengan perbatasan 1967 dengan Jerusalem sebagai ibukotanya," kata Haniya.

HAMAS, yang didirikan pada akhir 1987 di Jalur Gaza, telah menyerukan di dalam piagamnya bagi penghancuran negara Yahudi dan mengganti Israel dengan negara Islam di tanah Palestina. HAMAS menolak untuk mengakui Israel.

Israel dan Amerika Serikat mesti memikul lebih banyak tanggung jawab guna mendorong proses perdamaian Timur Tengah, kata Haniya di dalam suratnya.

Ia menambahkan, "Kendati rakyat Palestina menerima baik penyelesaian dua negara berdasarkan atas diberikannya hak asasi kepada rakyat Palestina, terutama pengungsi, Amerika Serikat dan Israel tak memberi rakyat Palestina apa yang mereka ingini."

Sementara itu, Haniya merujuk kepada penderitaan penduduk di Jalur Gaza, dan mengatakan, "Mereka tinggal di bawah blokade dan masih menunggu janji untuk membangun kembali Jalur Gaza dan rumah mereka yang dihancurkan oleh Israel."

Ia menyeru Ban Ki-moon dan masyarakat internasional agar mengakui pemerintahnya, yang terpilih secara demokratis dan mewakili rakyat Palestina. ia menambahkan pengepungan dan embargo harus dicabut.

Kuartet Internasional memberlakukan embargo atas HAMAS, yang menang dalam pemilihan umum 2006, setelah gerakan itu menolak untuk mengakui Israel dan menandatangani kesepakatan perdamaian sementara serta mengutuk kekerasan. (ant/mad)