Warta
Gus Dur Larang PKB Muhaimin Gunakan Gambar Dirinya
NU Online · Kamis, 16 Oktober 2008 | 09:53 WIB
Jakarta, NU Online
Ketua Umum Dewan Syuro DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) melarang seluruh pengurus dan kader PKB versi Muhaimin Iskandar menggunakan foto atau poster bergambar dirinya saat berkampanye.
"Foto dan gambar tidak boleh digunakan dalam semua aktivitas yang mereka lakukan. Karena itu bentuk manipulasi kepada konstituen," ujar Gus Dur dalam rilis persnya, Kamis (16/10).<>
Larangan tersebut dilontarkan karena Gus Dur menilai ada unsur pembohongan publik. Seolah-olah, kata Gus Dur, PKB Muhaimin menganggap Gus Dur sebagai Ketua Dewan Syuro, padahal sebenarnya tidak mengakui keberadaan Gus Dur.
"Kalau penggunaan foto atau gambar masih berlanjut, akan dituntut sesuai dengan ketentuan hukum," tandasnya.
Gus Dur juga mengimbau kepada seluruh pendukungnya agar tidak terikat dengan keputusan Menkum HAM. Karena, Menkum HAM dinilai Gus Dur telah mengambil kebijakan sepihak berdasarkan kepentingan politis.
"Kita akan terus melakukan tuntutan hukum terhadap proses penzaliman yang dilakukan Muhaimin, KPU, dan pemerintah. Semua pendukung saya minta untuk tetap tenang dan terus melakukan langkah konsolidasi di semua tingkatan," pungkasnya. (okz/nam)
Ketua Umum Dewan Syuro DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) melarang seluruh pengurus dan kader PKB versi Muhaimin Iskandar menggunakan foto atau poster bergambar dirinya saat berkampanye.
"Foto dan gambar tidak boleh digunakan dalam semua aktivitas yang mereka lakukan. Karena itu bentuk manipulasi kepada konstituen," ujar Gus Dur dalam rilis persnya, Kamis (16/10).<>
Larangan tersebut dilontarkan karena Gus Dur menilai ada unsur pembohongan publik. Seolah-olah, kata Gus Dur, PKB Muhaimin menganggap Gus Dur sebagai Ketua Dewan Syuro, padahal sebenarnya tidak mengakui keberadaan Gus Dur.
"Kalau penggunaan foto atau gambar masih berlanjut, akan dituntut sesuai dengan ketentuan hukum," tandasnya.
Gus Dur juga mengimbau kepada seluruh pendukungnya agar tidak terikat dengan keputusan Menkum HAM. Karena, Menkum HAM dinilai Gus Dur telah mengambil kebijakan sepihak berdasarkan kepentingan politis.
"Kita akan terus melakukan tuntutan hukum terhadap proses penzaliman yang dilakukan Muhaimin, KPU, dan pemerintah. Semua pendukung saya minta untuk tetap tenang dan terus melakukan langkah konsolidasi di semua tingkatan," pungkasnya. (okz/nam)
Terpopuler
1
Soal Tambang Nikel di Raja Ampat, Ketua PBNU: Eksploitasi SDA Hanya Memperkaya Segelintir Orang
2
Khutbah Jumat: Mempertahankan Spirit Kurban dan Haji Pasca-Idul Adha
3
Rais 'Aam dan Ketua Umum PBNU Akan Lantik JATMAN masa khidmah 2025-2030
4
Ketum PBNU Buka Suara soal Polemik Tambang di Raja Ampat, Singgung Keterlibatan Gus Fahrur
5
Khutbah Jumat: Jagalah Alam, Jangan Malah Merusaknya
6
PBNU Rencanakan Indonesia Jadi Pusat Syariah Dunia
Terkini
Lihat Semua
