Fosminsa, Melek Anggaran Mengentaskan Kemiskinan

Solo, NU Online
Nahdlatul Ulama (NU) sejak kelahirannya 85 tahun silam, telah memainkan peran yang tidak bisa dianggap sebelah mata bagi perkembangan bangsa ini. Perjuangan baik melalui bidang dakwah agama, politik, pendidikan, ekonomi dan lain sebagainya memberikan manfaat yang besar kepada umat. Salah satunya dalam bidang ekonomi, khususnya dalam gerakan pengentasan kemiskinan, peran ini telah dimulai sejak cikal bakal berdirinya NU pada tahun 1926. Hal itu dilakukan melalui wadah Nahdlatul Tujar (Kebangkitan Para Saudagar) ketika para tokoh NU merintis gerakan ekonomi kerakyatan yang diprakarsai oleh tokoh-tokoh dari NU.
>
Kemiskinan memang menjadi permasalahan kompleks umat yang terus terjadi sepanjang tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dari Sensus Penduduk 2010, dalam laporan yang dibawa ke Pertemuan Tingkat Tinggi PBB mengenai Tujuan Pembangunan Milenium yang berlangsung pada 20-22 Desember 2010 di New York, angka kemiskinan yang dilaporkan adalah 13,3 persen atau jumlah penduduk miskin sekitar 31,02 juta.

Dalam konteks upaya pengentasan kemiskinan ini, NU secara lembaga telah menegaskan komitmennya. Berdasarkan Keputusan Muktamar XXXI Nahdlatul Ulama Nomor 00-/MNU-31/12/2004 tentang Program Lima Tahun NU dinyatakan bahwa Visi NU adalah terwujudnya tatanan masyarakat sejahtera, berkeadilan dan demokratis atas dasar Islam Ahlus Sunnah Wal Jamaah (Aswaja). Komitmen ini kemudian coba diwujudkan dalam tataran struktural NU, mulai dari tingkatan pusat hingga ke daerah-daerah.

Tak terkecuali, PCNU Kota Surakarta dalam membantu upaya tersebut, bekerjasama dengan LSM Pattiro Surakarta, kemudian membentuk sebuah wadah yang diberi nama Forum Studi dan Silaturahmi Warga NU Kota Surakarta (Fosminsa). Lembaga ini, sesuai dengan namanya menajdi sarana penyambung komunikasi antar pengurus NU, banom, serta beberapa organisasi yang masih memiliki kedekatan hubungan dengan NU, semisal PMII. Disamping itu wadah ini juga berfungsi menjadi semacam ‘laboratarium’ bagi para kader yang ingin terlibat lebih aktif dalam memperjuangkan cita-cita kesejahteraan masyarakat.

Salah seorang kader PMII Solo, Agus Riyanto, menyatakan dengan dibentuknya Fosminsa ini diharapkan dapat memberikan warna tersendiri bagi Surakarta ke depan, “Fosminsa semestinya bisa mengangkat peran NU Solo, khususnya dalam mendorong kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat”.

Selama ini, tak bisa dipungkiri, peran PCNU Kota Surakarta dalam mengawal kebijakan pemkot, dinilai masih kurang. Selain itu, berdirinya Fosminsa juga tak lepas dari ketiadaan Lakpesdam di Kota Bengawan ini. Lakpesdam Solo yang sedianya berfungsi sebagai ‘LSM’-nya NU Solo, urung bangkit dari kevakuman kegiatan.

Advokasi dan Anggaran Pro-Poor

Secara resmi, Fosminsa berdiri pada tanggal 19 Januari 2010 lalu, yang disaksikan oleh sejumlah tokoh diantaranya KH. Aqil Siraj (Sekarang Ketum Tanfidziyah PBNU), H M Adnan (Ketua PWNU Jateng), dan Ir Joko Widodo (Walikota Solo). Semenjak dibentuk, Fosminsa terus konsisten dalam mengawal kebijakan publik Pemkot Surakarta, khususnya pada tiga bidang yakni pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Berbagai pelatihan kemudian dilakukan guna menambah pengetahuan para anggota. Keanggotaan Fosminsa sendiri bersifat terbuka, artinya tidak menutup kemungkinan siapa saja kader NU yang ingin aktif terlibat di dalamnya.

Misi yang diusung oleh Fosminsa diantaranya adalah pemberdayaan dan pendidikan warga. Pendidikan ini penting agar anggota NU lebih tahu akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Sedangkan konsep pemberdayaan, lebih mendorong agar warga NU bisa menggali dan memaksimalkan potensi yang mereka miliki, untuk kemudian menjadikan mereka lebih berdaya baik dari sisi kesejahteraan secara ekonomi dan lain sebagainya.

Dalam perjuangannya, Fosminsa juga turut dalam proses advokasi kelompok marjinal. Semisal saat bulan November 2010 lalu, ikut membantu perjuangan PKL Jl. Ronggowarsito yang hendak digusur. Pekerjaan tersebut tidak sia-sia, dengan berbagai lobi dan kerjasama dengan berbagai pihak, penggusuran tersebut akhirnya urung dilakukan. Ini menjadi bukti nyata kontribusi dan keberadaan warga NU juga bisa memberikan manfaat kepada masyarakat di Kota Solo.

Keberadaan Fosminsa ini juga didukung oleh Pemkot Solo. Pak Jokowi mengharapkan peran serta warga NU yang tergabung dalam Fosminsa ini untuk ikut andil sebagai mitra di berbagai macam program pengentasan kemiskinan di Kota Surakarta, “Tidak hanya melalui program-program yang ‘ngoyo-woro’, namun dari hal-hal kecil di lingkungan mereka seperti pembangunan ekonomi masyarakat ekonomi kecil.” Kata beliau dalam sebuah kegiatan Fosminsa.

Selain advokasi, Fosminsa juga terus mengawal kebijakan anggaran yang pro-poor, sebagai salah satu upaya untuk membantu mengatasi permasalahan kemiskinan. Untuk itu melalui pelatihan anggaran dan dengan terjun langsung dalam proses penganggaran, diharapkan kader NU juga bisa melek anggaran. Dengan begitu mereka akan lebih mudah dalam melakukan proses pengawalan anggaran, sekaligus bisa turut memanfaatkannya. Hal ini yang menjadi ‘senjata’ utama Fosminsa dalam memantau kebijakan Pemkot.

Apa yang telah dilakukan oleh Fosminsa di Kota Solo ini, hanyalah bagian kecil dari perjuangan warga NU yang tersebar di seluruh Indonesia. Kita mungkin bisa meniru bentuk perjuangan tersebut atau bisa jadi kita yang ada di daerah lain melakukannya dengan cara yang berbeda. Namun, substansi dan nilai yang bisa kita petik dari kisah di atas adalah adanya kontribusi nyata organisasi, khususunya organisasi di kalangan NU, yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat banyak. Apalah arti kebesaran organisasi, jikalau tak mampu memberikan kontribusi? (aji)