Din Nilai Gus Dur Tak Cocok Jadi Tokoh Pluralisme
NU Online · Rabu, 6 Januari 2010 | 22:00 WIB
Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengatakan Gus Dur tidak tepat dikatakan sebagai tokoh pulralisme. Presiden RI keempat itu lebih tepat sebagai tokoh pembela kaum minoritas.
Demikian disampaikan Din dalam Refleksi Awal Tahun CDCC' (Centre for Dialoque and Co-operation among Civilization) di Jakarta, Rabu (6/1). Menurut Din, Gus Dur lebih tampil sebagai pendorong demokrasi di Indonesia, daripada tokoh pluralisme.<>
Dikarenakan selain masalah pluralisme, masalah kemajemukan sudah menjadi isu lama di Indonesia. Bahkan sejak Indonesia ada dengan motto bangsa Bhineka Tunggal Ika. Sebenarnya sudah ada peneguhan Indonesia merupakan bangsa yang majemuk dan plural.
"Oleh karena itu, yang patut diberi anugerah tokoh pluralisme adalah yang mengusulkan Bhineka Tunggal Ika. Saya tidak tahu persis apakah Bung Karno atau Muhammad Yamin," tuturnya.
Istilah Bhineka Tunggal Ika, lanjut Din, sangat berpengaruh pada suasana kebatinan sebagai bangsa Indonesia. Dengan adanya motto itu perbedaan agama dan suku dapat dileburkan. Jauh sebelum Gus Dur, ia mengatakan, sudah ada tokoh Muhammadiyah yakni Ki Bagus Hadi Kusumo yang menjunjung kemajemukan Indonesia.
Ki Bagus Hadi Kusumo merupakan Ketua PP Muhammadiyah 1945. Dialah yang melakukan perubahan terhadap isi Pancasila, sila pertama. Karena, tempo dulu ada keberatan masyarakat nasrani di Indonesia timur terhadap kalimat Ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam sesuai yang dipeluknya, bahkan mereka mengancam tidak aka bergabung ke Indonesia.
"Disitu Ki Bagus Hadi Kusumo yang merubah kata itu menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila sila itu. Maka pada hemat saya Gus Dur tidak sendiri sebagai penyeru kemajemukan dan pluralisme itu. Perannya lebih sebagai pembela terhadap kaum minoritas," tandas Din. (mad)
Terpopuler
1
Kemenag Tetapkan Gelar Akademik Baru untuk Lulusan Ma’had Aly
2
LKKNU Jakarta Perkuat Kesehatan Mental Keluarga
3
Mahasiswa Gelar Aksi Indonesia Cemas, Menyoal Politisasi Sejarah hingga RUU Perampasan Aset
4
3 Alasan Bulan Kedua Hijriah Dinamakan Safar
5
Kopri PB PMII Luncurkan Beasiswa Pendidikan Khusus Profesi Advokat untuk 2.000 Kader Perempuan
6
Anggapan Safar sebagai Bulan Sial Berseberangan dengan Pandangan Ulama
Terkini
Lihat Semua