Jakarta, NU Online
Ahmadiyah mengaku kecewa dengan kekerasan berupa pembakaran masjid yang terjadi di Parakan Salak, Sukabumi, Jawa Barat, pada Senin (28/4) dinihari. Padahal, sebelumnya, Ahmadiyah telah meminta perlindungan pada kepolisian.
"Polisi tidak antisipasi dari jauh-jauh hari. Padahal, hari Jumat itu, sudah ada Tablig Akbar yang melahirkan lima poin. Antara lain menyeru Ahmadiyah kembali ke Islam dan menutup tempat ibadahnya," kata Kuasa Hukum Ahmadiyah, Fedi Yonesta, di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Jalan Trunojoyo, Jakarta, Senin (28/4).<>
Menurut Fedi, pada Jumat, 25 April lalu, Ahmadiyah menerima surat tuntutan warga dengan kepala surat Forum Komunikasi Jamiatul Mubalighin (FKJM). Dalam surat tersebut, warga memberi waktu selama dua hari pada Ahmadiyah.
"Jika Ahmadiyah tidak menepati isi surat ini, maka FKJM tidak bertanggung jawab jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," katanya mengutip isi surat yang diserahkan oleh Muspika.
Pada Jumat itu, menurutnya, Dalmas sudah mengerahkan 50 orang. Namun, saat kejadian Dalmas tidak dalam jumlah itu. "Yang ada hanya enam orang, salah satunya Kapolsek. Tapi, tidak ada tindakan apa pun. Baru jam 2 dinihari, Kapolres (Sukabumi) datang bersama pasukan yang berjumlah 20-30 orang," tutur Fedi.
Sementara itu, Mabes Polri membantah tidak melakukan pengamanan saat terjadinya tindak pembakaran terhadap masjid di komplek Ahmadiyah. "Polisi tidak dapat berbuat banyak. Karena polisi hanya enam (orang), sedang masyarakat 200 ratus (orang)," ujar Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri, Irjenpol Abubakar Nataprawira.
Jadi, menurut Abubakar, anggota kepolisian tidak bisa berbuat apa-apa, karena banyaknya masyarakat yang melakukan aksi. "Tidak benar polisi membiarkan. Persoalannya terbatas enam orang, dan kejadiannya itu dinihari," tukasnya. (okz/rif)
Ahmadiyah mengaku kecewa dengan kekerasan berupa pembakaran masjid yang terjadi di Parakan Salak, Sukabumi, Jawa Barat, pada Senin (28/4) dinihari. Padahal, sebelumnya, Ahmadiyah telah meminta perlindungan pada kepolisian.
"Polisi tidak antisipasi dari jauh-jauh hari. Padahal, hari Jumat itu, sudah ada Tablig Akbar yang melahirkan lima poin. Antara lain menyeru Ahmadiyah kembali ke Islam dan menutup tempat ibadahnya," kata Kuasa Hukum Ahmadiyah, Fedi Yonesta, di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Jalan Trunojoyo, Jakarta, Senin (28/4).<>
Menurut Fedi, pada Jumat, 25 April lalu, Ahmadiyah menerima surat tuntutan warga dengan kepala surat Forum Komunikasi Jamiatul Mubalighin (FKJM). Dalam surat tersebut, warga memberi waktu selama dua hari pada Ahmadiyah.
"Jika Ahmadiyah tidak menepati isi surat ini, maka FKJM tidak bertanggung jawab jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," katanya mengutip isi surat yang diserahkan oleh Muspika.
Pada Jumat itu, menurutnya, Dalmas sudah mengerahkan 50 orang. Namun, saat kejadian Dalmas tidak dalam jumlah itu. "Yang ada hanya enam orang, salah satunya Kapolsek. Tapi, tidak ada tindakan apa pun. Baru jam 2 dinihari, Kapolres (Sukabumi) datang bersama pasukan yang berjumlah 20-30 orang," tutur Fedi.
Sementara itu, Mabes Polri membantah tidak melakukan pengamanan saat terjadinya tindak pembakaran terhadap masjid di komplek Ahmadiyah. "Polisi tidak dapat berbuat banyak. Karena polisi hanya enam (orang), sedang masyarakat 200 ratus (orang)," ujar Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri, Irjenpol Abubakar Nataprawira.
Jadi, menurut Abubakar, anggota kepolisian tidak bisa berbuat apa-apa, karena banyaknya masyarakat yang melakukan aksi. "Tidak benar polisi membiarkan. Persoalannya terbatas enam orang, dan kejadiannya itu dinihari," tukasnya. (okz/rif)
Terpopuler
1
Ketua PBNU Sebut Demo di Pati sebagai Pembangkangan Sipil, Rakyat Sudah Mengerti Politik
2
Khutbah Jumat: Refleksi Kemerdekaan, Perbaikan Spiritual dan Sosial Menuju Indonesia Emas 2045
3
Khutbah Jumat: Kemerdekaan Sejati Lahir dari Keadilan Para Pemimpin
4
Khutbah Jumat Bahasa Jawa: Wujud Syukur atas Kemerdekaan Indonesia ke-80, Meneladani Perjuangan Para Pahlawan
5
Prabowo Klaim Selamatkan Rp300 Triliun APBN, Peringatkan Risiko Indonesia Jadi Negara Gagal
6
Khutbah Jumat Bahasa Sunda: Ngeusian Kamerdekaan ku Syukur jeung Nulad Sumanget Pahlawan
Terkini
Lihat Semua
