Sukoharjo, NU Online
Ketua Dewan Kehormatan ISNU Mahfud MD menilai proses pemilihan umum kali ini jauh lebih demokratis dibandingkan zaman Orde Baru. Namun, ia mewanti-wanti potensi terjadinya kecurangan dalam pemilu yang tidak kalah bahayanya daripada politik uang.
<>
“Pemilu merupakan hak rakyat dan aktor politik yang berwenang, bukan negara. Makanya pemilu harus diperbaiki dan diawasi,” terangnya saat mengisi pembekalan bagi para caleg di rumah kebangsaan jalan Diponegoro Kertonatan Kartasura, Sukoharjo, Ahad (6/4) malam.
Mahfud menambahkan, masih banyak potensi kecurangan yang terjadi pada pemilu. Dicontohkan olehnya, orang tidak datang mencoblos dimanfaatkan oleh oknum lurah dan oknum KPPS.
“Ini saya temukan saat di MK. Suatu daerah DPRDnya nol, akan tetapi di tingkat DPR justru dapat kursi. Kasus ini ditemukan di Jawa Timur,” ungkap mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.
Selain itu, masih ada bentuk potensi kcurangan lain seperti warga tidak datang tapi dicobloskan petugas. “Sebenarnya bentuk kecurangan ini, merupakan hal yang lebih serius dari politik uang berupa amplop,” ujarnya.
Ia menjelaskan, untuk mencegah dan meminimalisir seluruh bentuk pelanggaran pemilu ini,pemantau pemilu dan pers harus berada di garis terdepan pemantauan dan pengawasan. (Ajie Najmuddin/Alhafiz K)
Terpopuler
1
Saat Jamaah Haji Mengambil Inisiatif Berjalan Kaki dari Muzdalifah ke Mina
2
Perempuan Hamil di Luar Nikah menurut Empat Mazhab
3
Pandu Ma’arif NU Agendakan Kemah Internasional di Malang, Usung Tema Kemanusiaan dan Perdamaian
4
360 Kurban, 360 Berhala: Riwayat Gelap di Balik Idul Adha
5
Saat Katib Aam PBNU Pimpin Khotbah Wukuf di Arafah
6
Belasan Tahun Jadi Petugas Pemotongan Hewan Kurban, Riyadi Bagikan Tips Hadapi Sapi Galak
Terkini
Lihat Semua
