Warga NU Harus Awasi Implementasi Anggaran Desa

Demak, NU Online
Anggota DPD RI yang juga mantan ketua Pansus UU Desa, HA Muqowam, berharap warga NU ikut mengawasi dan mengontrol perjalanan pemerintahan di tingkat desa, termasuk menyangkut alokasi anggaran.
<>
“Masyarakat harus mengawasi pemerintahan terutama sistem pemerintahan dan pengelolaan anggaran di tiap tiap Desa, sampai pada sasaran apa tidak, umat ikut menikmati kebijakan itu apa tidak,”  jelas Muqowam dalam acara Sosialisasi dan Pengkajian UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, Senin (29/12).

Dalam acara yang digelar di gedung PCNU Demak Jalan Sultan Fattah No 611 Bintoro Demak itu, Muqowam menjelaskan secara detail kronologi munculnya ide UU Desa sampai pada sasaran dari undang-undang ini. Menurutnya, undang-undang itu dimaksudkan untuk membentuk pemerintahan yang baik dan bersih, terutama dalam hal implementasi anggaran yang besar.

Senada dengan itu, Ketua PCNU Demak KH Musadad Syarif mengatakan, NU harus siap jadi kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah,  baik di tingkat pusat maupun tingkat desa, untuk memastikan kebijakannya berpihak pada rakyat.

Ia mengaku gembira melihat antusiasme peserta yang hadir dengan berbagai pertanyaan dan atensi kajian dalam acara tersebut. Ia menilai warga NU mempunyai kesadaran yang tinggi terhadap hukum.

“Alhamdulillah pengurus yang kita undang hadir semua dan saya yakin dengan kesadaran hukum yang tinggi panjenengan (kalian) semua hadir di sini,” tegas Musadad.

Sosialisasi yang diselenggarakan oleh PCNU Demak tersebut dihadiri oleh Bupati Demak H. M. Dachirin Said, serta segenap pengurus lembaga NU, Badan Otonom NU Cabang , serta enam orang utusan dari MWCNU se-Kabupaten Demak, SKPD dan LSM. (A Shiddiq Sugiarto/Mahbib)