Nasional
Tidak Cukup Distribusi Lahan, Negara Belum Hadir untuk Petani
NU Online · Kamis, 23 November 2017 | 03:30 WIB
Mataram, NU Online
Panitia Munas-Konbes NU 2017 H Robikin Emhas mengatakan bahwa Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menilai negara belum hadir untuk sektor pertanian. Upaya negara di sektor pertanian tidak cukup dengan distribusi lahan, tetapi juga penangan menyeluruh mulai dari pupuk, pemasaran, sampai kebijakan impor.
Hal ini disampaikan H Robikin yang juga Ketua PBNU ketika menyinggung isu distribusi lahan yang diangkat dalam foum Munas-Konbes NU 2017 pada jumpa pers di Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) NTB, Mataram, Kamis (23/11) pagi.
“Monopoli lahan dilakukan oleh segelintir orang di Indonesia. Satu orang bisa memiliki lebih dari 5 hektare. Sementara para petani memiliki sebidang tanah kecil kurang dari 2 hektare. Di sini pemerintah tidak hadir,” kata Robikin.
Pertanian ini masalah yang cukup kompleks. Meskipun demikian, masalah distribusi lahan juga harus dikaji dengan serius di samping masalah lainnya.
“Distribusi lahan tak cukup. Perbaikan dan pengembangan infrastruktur. Kalau pemerintah serius, pemerintah harus juga hadir di bidang pertanian,” kata Robikin.
Menurutnya, skema impor juga mesti diatur. “Kenapa waktu petani panen, pemerintah justru malah mengambil kebijakan impor?” (Alhafiz K)
Panitia Munas-Konbes NU 2017 H Robikin Emhas mengatakan bahwa Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menilai negara belum hadir untuk sektor pertanian. Upaya negara di sektor pertanian tidak cukup dengan distribusi lahan, tetapi juga penangan menyeluruh mulai dari pupuk, pemasaran, sampai kebijakan impor.
Hal ini disampaikan H Robikin yang juga Ketua PBNU ketika menyinggung isu distribusi lahan yang diangkat dalam foum Munas-Konbes NU 2017 pada jumpa pers di Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) NTB, Mataram, Kamis (23/11) pagi.
“Monopoli lahan dilakukan oleh segelintir orang di Indonesia. Satu orang bisa memiliki lebih dari 5 hektare. Sementara para petani memiliki sebidang tanah kecil kurang dari 2 hektare. Di sini pemerintah tidak hadir,” kata Robikin.
Pertanian ini masalah yang cukup kompleks. Meskipun demikian, masalah distribusi lahan juga harus dikaji dengan serius di samping masalah lainnya.
“Distribusi lahan tak cukup. Perbaikan dan pengembangan infrastruktur. Kalau pemerintah serius, pemerintah harus juga hadir di bidang pertanian,” kata Robikin.
Menurutnya, skema impor juga mesti diatur. “Kenapa waktu petani panen, pemerintah justru malah mengambil kebijakan impor?” (Alhafiz K)
Terpopuler
1
Ramai Bendera One Piece, Begini Peran Bendera Hitam dalam Revolusi Abbasiyah
2
Pemerintah Umumkan 18 Agustus 2025 sebagai Hari Libur Nasional
3
Pengetahuan tentang HKSR Jadi Kunci Cegah Kekerasan Seksual, Begini Penjelasannya
4
Fatwa Haram Tak Cukup, Negara Harus Bantu Atasi Akar Ekonomi di Balik Sound Horeg
5
Bukan Hanya Kiai, Mustasyar PBNU: Dakwah Tanggung Jawab Setiap Muslim
6
Gus Yahya: NU Bergerak untuk Kemaslahatan Umat
Terkini
Lihat Semua
