Nasional EMPAT PILAR

Sosialisasi Pancasila Mestinya Ditujukan kepada Aparat Pemerintah

NU Online  Ā·  Rabu, 16 Mei 2012 | 05:13 WIB

Jakarta, NU Online
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mestinya melakukan sosialisasi Empat Pilar (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Kebhinnekaan) kepada aparat pemerintahan, bukan kepada masyarakat. Aparat pemerintahan pascareformasi hampir-hampir tidak pernah memperhatikan empat pilar itu, bahkan tidak menyebutnya dalam teks pidato.<>

Hal tersebut disampaikan Wakil Sekjen PBNU Abdul Muni’im DZ kepada Ketua MPR RI Taufiq Keimas beserta rombongan pimpinan MPR saat bersilaturrahim di kantor PBN, Jl. Kramat Raya 164, Jakarta Pusat, Selasa (15/5).

Menurut Mun’im Kesadaran mengenai pentingnya Empat Pilar itu sudah merata di masyarakat. ā€œApalagi NU yang sudah sangat gigih memperjuangkan Pancasila,ā€ katanya.

Mestinya sosialisasi itu ditujukan kepada para pemegang kekuasaan, baik aparat pemerintahan, TNI dan Polri serta jajaran birokrasi, bahkan anggota legislatif. Ditambahkan, istilah yang tepat digunakan sebenarnya bukan 'sosialisasi', namun 'penanaman nilai-nilai Pancasila'.

ā€œTerutama setelah reformasi, DPR hampir tidak pernah menyebut Pancasila dalam pidato,ā€ katanya. Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj waktu itu spontan menimpali, ā€œApa ada menteri sekarang yang ngomong Pancasila?ā€ katanya.

ā€œDPR juga menetapkan undang undang yang melanggar UUD 1945, tapi MPR diam saja,ā€ Mun’im menambahkan seraya menyinggung ikhwal UU pemilihan langsung, penanaman modal asing dan penjualan aset negara.

Kedatangan unsur pimpinan MPR ke kantor PBNU sebenarnya dalam rangka mengundang KH Said Aqil Siroj untuk menyampaikan pidato pada peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni nanti.Ā 

ā€œBeberapa waktu yang lalu, MPR menyelenggarakan peringatan 1 Juni itu dengan mengahadirkan Bapak Presiden dan dilengkapi dengan mantan-mantan presiden untuk menyampaikan pidato. Ini dari perspektif negara. Ā Kali ini MPR ingin mendengarkan Pancasila dari perspektif masyarakat. Dan kita tahu NU merupakan kekuatan civil society yang luar biasa besar,ā€ kata Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y. Thohari.



Penulis: A. Khoirul Anam