Prabowo Pimpin Opoisi Juga Mulia

Jakarta, NU Online
Pertemuan Jokowi dan Prabowo melahirkan tafsir politik yang beragam. Namun arus besar dari penafsiran itu adalah koalisi. Apalagi dalam pertemuan itu Prabawo terang-terangan  menyatakan siap membantu Jokowi  (jika diperlukan) dalam melaksanakan tugasnya. Tapi tidak semua orang setuju Prabowo dengan Partai Gerindranya bergabung atau berkoalisi dengan pemerintah. Sebab jika semuanya mendukung  pemerintah, dikhawatirkan tidak ada kontrol yang bisa mengoreksi kebijakan pemerintah.

“Saya mendorong itu (Prabowo tidak berkoalisi dengan pemerintah),” ucap Ketua Suluh Kebangsaan, Muhammad Mahfud MD saat telewicara dalam program Sapa Indonesia Malam di Kompas tv, Sabtu (13.7) malam.

Mahfud tampaknya tidak sembarang bercuap-cuap. Menurut pengamatannya,  jika Prabowo bergabung dengan pemerintah, ditambah sejumlah partai lain di kubu pasangan 02 yang saat ini sudah memasang lampu hijau (kecuali PKS), maka kekuatan pemerintah mencapai 92 persen.  Sebuah kekuatan yang luar biasa besar.

“Kalau saya boleh menyampaikan aspirasi yang banyak beredar di masyarakat, Prabowo menjadi  penyeimbang atau oposisi saja agar pemerintahan ini terkontrol dengan baik,” terangnya.

Menurut Mahfud, rekonsiliasi tidak harus diartikan dengan berkoalisi. Rekonsiliasi lebih tepat dimaknai dengan kembali ke posisi konstitusional masing-masing. Menghentikan pertikaian, dan menjalankan perannya sesuai posisinya.

“Menurut saya adalah mulia bagi Prabowo jika menjadi penyeimbang, memimpin oposisi di parlemen,” urainya.

Dalam pandangan Mahfud, jika Prabowo  memimpin opisi dengan dukungan koalisi hingga 35 persen, itu cukup efektif untuk mengontrol pemerintahan.  Dan pemeritah memang butuh penyeimbang sebagai alat kontrol. Namun seandainya Prabowo memang mau berkoalisi  dengan pemerintah tidak ada larangan, karena berkoalisi atau beroposisi adalah sama-sama pilihan politik.

“Tapi kalau memang mau bergabung  juga boleh, karena itu pilihan politik saja,” pungkasnya. (Aryudi AR)