Nasional

PPP Terus Perjuangkan Nomenklatur Pesantren dalam APBN

NU Online  ·  Senin, 29 Juni 2015 | 18:02 WIB

Jombang, NU Online
Ketua Umum DPP PPP hasil Muktamar Surabaya, Romahurmuzi melakukan safari Ramadan ke pesantren Tambakberas dan Pesantren Tebuireng Jombang Jawa Timur. Dalam kunjungannnya cicit pendiri NU KH Wahab Chasbullah ini menegaskan bahwa pentingnya pemerintah memberikan anggaran pendidikan bagi pesantren dengan memasukkanya dalam nomenklatur APBN.<>

Hal ini dikatakan Romarhumuzi usai memberikan kultum shalat taraweh di Pesantren Tebuireng Jombang pimpinan KH SholahudinWahid, Ahad (28/6). Dikatakannya lembaga pendidikan pesantren lahir jauh sebelum adanya lembaga pendidikan formal dan keberadaan pesantren memiliki andil besar dalam mendidik akhlak anak anak bangsa.

"Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang didirikan jauh sebelum adanya pendidikan formal. Ada pesantren yang usianya sejak 150 tahun, 200 tahun bahkan ada yang berusia 300 tahun," tuturnya.

Meski telah ada sebelum pendidikan formal, anehnya diungkapkan Romi, pesantren selama ini tidak masuk nomenklatur pendidikan dalam kontek penganggaran. Dan PPP dikatakannya sudah lama mengusulkan adanya Nomenklatur anggaran untuk pesantren masuk dalam APBN, namun hingga kini usulan anggaran itu belum termuat dalam UU. 

"PPP akan terus memperjuangkan, karena sudah seharusnya negara turun tangan untuk memperbaiki infrastruktur pesantren dan bukan hanya hardwarenya, tetapi juga softwarenya," tandasnya seraya mengatakan ini diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan meskipun pesantren tidak memiliki pendidikan formal.

Mengapa pesantren harus masuk anggaran pemerintah, menurut Romi pesantren merupakan bagian tak terpisahkan dari sejarah, dan lembaga ini memiliki andil dalam mendidik akhlak anak-anak bangsa. Banyak sekali pesantren lanjutnya, yang fasilitasnya cukup memprihatinkan. Salah satunya  adalah, satu kamar dengan ukuran 5 x 8 meter misalnya ditempati oleh 80 orang. 

"Begitu pula soal alat peraga semacam lab bahasa untuk menopang pendidikan santri pondok juga sangat kurang. Seperti ini tentunya memerlukan sentuhan pemerintah. Karena para ulama dan kiai saat mendirikan pesantren bukan untuk mencari keuntungan. Karena itu harus ada turun tangannya negara di pesantren," ujarnya menambahkan.

Dan salah satu yang menjadi usulan PPP kepada pemerintah Jokowi-JK kedepannya adalah, jika pemerintah memberikan anggaran khusus berupa Bantuan Operasioanl Siswa (BOS) untuk pendidikan formal, maka ke depan APBN juga harus ada BOS untuk santri. 

"Kita akan usulkan, kalau ada BOS untuk siswa maka dalam APBN kedepan harus mengalokasikan Bantuan Operasional untuk santri," pungkasnya.

Romahurmuzi juga melakukan ziarah ke makam pendiri NU, KH Hasyim Asy'ari dan juga Gus Dur. Usai berdoa dan menabur bunga rombongan kemudian meninggalkan Tebuireng setelah sebelumnya berdialog dengan KH Sholahudin Wahid di dalem kesepuhan. (Muslim Abdurrahman/Mukafi Niam)