Home Nasional Khutbah Warta Daerah Fragmen Ubudiyah Internasional Keislaman Sirah Nabawiyah Risalah Redaksi English Tafsir Opini Hikmah Nikah/Keluarga Video Obituari Tokoh Hikmah Arsip

Pendekatan Multisektoral Diperlukan untuk Tangani TBC

Pendekatan Multisektoral Diperlukan untuk Tangani TBC
Upaya penanganan tuberkulosis harus didukung seluruh jajaran pemerintah dan segenap lapisan masyarakat agar tidak ada hambatan sosial-ekonomi apa pun dalam menjangkau pelayanan kesehatan yang berkualitas.
Upaya penanganan tuberkulosis harus didukung seluruh jajaran pemerintah dan segenap lapisan masyarakat agar tidak ada hambatan sosial-ekonomi apa pun dalam menjangkau pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Jakarta, NU Online

Saat ini kasus tuberkulosis (TBC) di Indonesia masih cukup tinggi. Menurut data WHO Global Tuberculosis Report 2020, diperkirakan jumlah kasus TBC di Indonesia mencapai 845.000 kasus dengan angka kematian sebanyak 93.000 kasus. Oleh sebab itu, upaya penanganan TBC harus menggunakan pendekatan multisektoral dengan melibatkan seluruh jajaran pemerintah dan segenap lapisan masyarakat.

 

Upaya penanganan tuberkulosis harus didukung seluruh jajaran pemerintah dan segenap lapisan masyarakat agar tidak ada hambatan sosial-ekonomi apa pun dalam menjangkau pelayanan kesehatan yang berkualitas.

 

"Pendekatan multisektoral dengan melibatkan pemerintah pusat dan daerah, kementerian dan lembaga, perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, harus diperkuat," ungkap Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin saat memberikan pidato pada acara puncak Peringatan Hari Tuberkulosis Sedunia (HTBS) Tahun 2021.

 

Pada kegiatan yang diadakan melalui konferensi video di Kediaman Resmi Wapres, Jl Diponegoro No 2, Jakarta Pusat, Rabu (24/3), Wapres mengatakan seiring dengan upaya mengeliminasi kasus TBC di Indonesia pada 2030, dunia usaha dan akademisi agar berperan lebih aktif untuk menghasilkan inovasi-inovasi dalam penyediaan alat kesehatan dan pengobatan TBC dengan harga yang lebih terjangkau. 

 

"Saya juga mengharapkan agar dunia usaha dan akademisi perlu berperan lebih aktif dan menghasilkan terobosan-terobosan inovatif untuk penyediaan alat-alat kesehatan dan pengobatan dengan harga yang lebih terjangkau agar penanggulangan tuberkulosis berkelanjutan secara efektif dan efisien," pintanya.

 

Lebih lanjut, Wapres menjelaskan bahwa dampak akibat tingginya kasus tuberkulosis di Indonesia sebenarnya jauh lebih besar daripada beban akibat biaya pengobatan TBC itu sendiri. 

 

"Beban utama bagi negara akibat TBC ini adalah hilangnya produktivitas karena kelompok usia yang paling terdampak tuberkulosis adalah kelompok usia produktif," ujarnya. 

 

Untuk itu, pada kesempatan ini Wapres menyampaikan empat arahan penting untuk mempercepat upaya mengeliminasi TBC di Indonesia. Pertama, kata Wapres, adalah meningkatkan intensitas edukasi, komunikasi, dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penyakit TBC dengan tujuan utamanya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencegah dan taat berobat apabila terpapar, serta memerangi stigma dan diskriminasi terhadap pasien TBC agar tidak dikucilkan di masyarakat. 

 

"Kedua, tingkatkan intensitas penjangkauan ke masyarakat (reaching out) untuk menemukan pasien tuberkulosis dan memastikannya masuk ke dalam sistem pengobatan tuberkulosis melalui layanan kesehatan yang tersedia," lanjutnya. 

 

Ketiga, Wapres meminta agar terus dilakukan penguatan fasilitas kesehatan, baik di Puskesmas, klinik, atau layanan kesehatan masyarakat lainnya. 

 

"Penguatan fasilitas kesehatan ini juga (harus) disertai dengan peningkatan kemampuan petugas kesehatan dalam melakukan diagnosa dan pengobatan tuberkulosis, serta memastikan ketersediaan obat-obatan tuberkulosis," imbuhnya. 

 

Keempat, Wapres mengarahkan untuk memperkuat sistem informasi dan pemantauan guna memastikan agar pasien TBC menjalani pengobatan sampai mencapai kesembuhan untuk memutus mata rantai (penularan) dan menghindari kemungkinan kebal atau resisten terhadap obat TBC.

 

"Terkait dengan resistensi terhadap obat TBC, penting untuk menjadi perhatian kita semua. Karena jika pasien tuberkulosis tidak menjalani pengobatan dengan benar selama enam bulan, maka pasien menjadi resisten terhadap pengobatan yang disebut dengan Multi-drug-resistant tuberculosis (MDR-TB)," jelasnya. 

 

Apabila terjadi MDR-TB, kata Wapres, pasien akan membutuhkan pengobatan yang jauh lebih lama yaitu dua tahun tanpa henti, sehingga memerlukan pendampingan yang ketat untuk menjaga kesinambungan pengobatannya. 

 

"Penderita MDR-TB bila menularkan kepada orang lain menyebabkan orang yang tertular akan langsung menderita MDR-TB dan membutuhkan pengobatan selama 2 tahun juga. Indonesia sendiri dianggap memiliki prevalensi MDR-TB yang tinggi," pesannya.

 

Penanggulangan TBC di Indonesia dipuji

Sebelumnya, dalam acara yang mengusung tema Setiap Detik Berharga, Selamatkan Bangsa dari Tuberkulosis ini, Director of the Global Tuberculosis (TB) Programme WHO Tereza Kasaeva dalam sambutannya mengapresiasi langkah Indonesia dalam upaya penanganan TBC.

 

"Indonesia merupakan salah satu negara dengan beban TBC terbesar di dunia, tetapi telah terbukti memiliki perkembangan yang pesat dalam usaha penanggulangan TBC, khususnya pada saat pandemi Covid-19. Kami sangat terkesan dengan kepemimpinan Indonesia," ungkapnya.

 

Di samping itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan komitmen Indonesia dalam mencapai eliminasi TBC tahun 2030 yaitu dengan menurunkan insiden TBC menjadi 65/100.000 penduduk agar tetap berjalan sesuai dengan trek yang seharusnya. 

 

Beberapa upaya yang telah dilakukan, antara lain penerbitan Peraturan Presiden tentang Penanggulangan Tuberkulosis untuk memperkuat dukungan seluruh jajaran Pemerintah dan masyarakat. Kemidan Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Kesehatan dengan berbagai Kementerian/Lembaga untuk memperkuat peran dan memperkuat dukungan lintas sektor.

 

"Integrasi penanganan TBC dengan stunting di 160 Kabupaten/Kota; dan (4) Digitalisasi pemantauan minum obat pasien TBC dan penerapan mekanisme agar pasien TBC  dapat berobat sampai sembuh dalam situasi pandemi Covid-19," paparnya.

 

Sementara, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dalam sambutannya melaporkan bahwa Indonesia telah melakukan kesepakatan bersama dengan para pemimpin dunia untuk mewujudkan eliminasi TBC pada 2030. 

 

Sejalan dengan target Sustainable Development Goals, kata Muhadjir, pada Sidang Umum PBB, Indonesia sudah menandatangani kesepakatan bersama dengan semua pimpinan dunia untuk berusaha mencapai elominasi TBC pada tahun 2030.

 

"Para peringatan Hari TBC 2021 ini, kembali kita ingatkan untuk mengevaluasi upaya-upaya yang telah kita lakukan pada tahun sebelumnya dan kembali menyatukan langkah, bahu membahu, bergandeng tangan, untuk bersinergi dan semakin menguatkan upaya kita untuk memerangi TBC ke depan," ungkapnya. 

 

Tampak hadir dalam acara ini, Ketua Dewan Pembina Stop TB Partnership Indonesia Arifin Panigoro, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Maxi Rondonuwu, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi, para Gubernur/Bupati/Walikota seluruh Indonesia, perwakilan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, serta perwakilan pasien TBC.

 

Editor: Kendi Setiawan


Terkait

Nasional Lainnya

Terpopuler

Rekomendasi

topik

Berita Lainnya