Pembangunan di Pedesaan Belum Mengutamakan Kepentingan Kelompok Termiskin

Jakarta, NU Online

Lembaga penelitian The SMERU Research Institute merilis hasil penelitian terbarunya pada Kamis (1/11). Penelitian itu mengungkapkan bahwa dalam satu dekade terakhir wilayah pedesaan di Indonesia mengalami kemajuan, namun di saat yang bersamaan juga mengalami ketimpang antara kelompok yang kaya dan yang miskin. Ketimpangan tersebut berkaitan erat dengan dua hal, yakni pembangunan di tingkat desa yang tidak inklusif dan rendahnya capaian pendidikan masyarakat yang berada di kelompok termiskin di perdesaan. 

Pembangunan di sektor pertanian di pedesaan seperti pembangunan saluran irigasi misalnya, hanya dapat dinikmati oleh penduduk desa kaya yang memiliki lahan. Sebaliknya, kebijakan ini tidak berdampak signifikan pada kelompok termiskin karena mereka tidak punya lahan yang mendapat manfaat langsung dari perbaikan irigasi yang dilakukan.

Hal serupa juga terjadi di sektor nonpertanian. Di mana kelompok termiskin yang cenderung berpendidikan rendah juga terhambat untuk mengakses kesempatan kerja yang tersedia. Sehingga kesempatan untuk mempebaiki hidup dengan penghasilan yang baik dari sektor nonpertanian juga gagal diraih oleh kelompok ini. 

Akkibatnya pada waktu yang panjang hanya kelompok yang kaya dan memiliki akses pada pendidikan yang lebih sejahtera, sementara kelompok termiskin tetap tertinggal tanpa perbaikan penghasilan dan tak tersentuh oleh manfaat langsung dari perbaikan infrastruktur yang dilakukan. 

Peneliti Smeru Nila Warda mengungkapkan bahwa  temuan studi ini dihasilkan melalui metode kuantitatif dengan memanfaatkan data-data sekunder. "Sumber data tersebut berasal dari Badan Pusat Statistik berupa Sensus Penduduk, Sensus Pertanian, Sensus Desa, dan Survei Sosial-ekonomi Nasional dan dari Peta Kemiskinan Indonesia yang diterbitkan oleh SMERU," katanya pada NU Online, Kamis (1/11). 

Temuan dari studi yang didukungan Yayasan Tifa ini menjadi penting mengingat ketimpangan dipercaya dapat memperlambat penurunan kemiskinan. "Sementara itu, setengah dari orang miskin di Indonesia masih berada di perdesaan. Maka, upaya menurunkan ketimpangan di perdesaan mutlak diperlukan untuk mempercepat penurunan kemiskinan di Indonesia," lanjutnya. 

Dari temuan itu, Nila menyebut dua hal yang menjadi rekomendasi pada perlu dilakukan oleh pemerintah. Pertama, pentingnya pembangunan perdesaan yang afirmatif terhadap orang miskin dan rentan di tingkat desa, terutama dalam percepatan capaian pendidikan. Diperlukan upaya untuk mendorong masyarakat miskin mengakses pendidikan tingkat tinggi, terutama generasi muda di perdesaan,  agar dalam jangka panjang dapat terjadi mobilitas antargenerasi ke tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. 

Kedua, dalam jangka pendek diperlukan pemberdayaan yang secara khusus diarahkan untuk masyarakat miskin dan rentan. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan (pendidikan informal dan nonformal) agar mereka dapat menangkap peluang di sektor-sektor pekerjaan yang menguntungkan. Pengetahuan dan keterampilan tersebut akan meningkatkan produktivitas mereka di sektor pertanian, membuka peluang diversifikasi sumber penghidupan di luar sektor pertanian, juga memenuhi permintaan tenaga kerja berketerampilan tinggi di sektor nonpertanian. (Ahmad Rozali)