PBNU Soroti Sejumlah Kebijakan Ekonomi Nasional

Jakarta, NU Online
Menjelang pelaksanaan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar atau Munas dan Konbes NU Mei 2014 mendatang, diskusi terbatas Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyoroti kebijakan ekonomi nasional di Kantor PBNU jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis (10/4).
<>

Selain dihadiri para pengurus tanfiziyah, lembaga, lajnah, dan badan otonom dilingkungan PBNU, diskusi mengundang dua tamu, Siswoni Yudo Husodo (mantan menteri Kabinet Pembangunan V dan VI) dan Ahmad Erani Yustika (ekonom dari Universitas Brawijaya Malang).

Wakil Ketua PBNU H As'ad Said Ali mengatakan, PBNU sedang merumuskan draft materi yang akan dibahas dalam Munas dan Konbes NU, termasuk terkait kebijakan ekonomi nasional.

Siswono Yudo Husodo mengusulkan beberapa catatan sebagai rekomendasi NU untuk pemerintah, antara lain, pembukaan lahan pertanian baru dan pemanfaatan energi panas bumi.

Dalam paparannya yang cukup bersemangat dengan menyertakan data statistik, Siswono antara lain mengungkap bahwa selama hampir 10 tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, hutang negara bertambah dari US$ 76 M menjadi US$ 180 M.

"Kita sekarang sudah masuk pada posisi harus menambah hutang baru untuk melunasi hutang lama dengan risiko menambah lubang lebih dalam lagi," tambahnya.

Dalam forum itu Ahmad Erani Yustika melihat kebijakan ekonomi Indonesia terutama setelah reformasi mengalami perubahan cukup mendasar. Model ekonomi Indonesia lebih terbuka terhadap pasar.

“Model ekonomi seperti itu semakin mengecilkan peran negara,” kata Erani.

Bagi Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang ini, dampak kebijakan ekonomi yang begitu terbuka terhadap pasar asing memang bisa menciptakan stabilitas makro ekonomi dengan cukup bagus.

“Namun, ketidakadilan ekonomi semakin tajam. Pasalnya, model ekonomi demikian menguntungkan lapisan masyarakat kelas menengah ke atas dan pelaku bisnis asing. Sementara rakyat kecil terabaikan,” terang Erani yang menyebut angka 100% untuk kebijakan impor pestisida oleh pemerintah.

Ketua PBNU Prof Makshum Mahfuzh menilai kebijakan ekonomi pemerintah berbasis impor. Padahal, kebijakan pemerintah harus mengarah pada pemberdayaan rakyat kecil. “Kita harus mengembangkan perekonomian berbasis domestic seperti pangan, pertanian, perikanan,” tegas guru besar ekonomi UGM ini.

Sekjen PBNU KH Marsudi Syuhud mengatkan, pembahasan mengenai kebijakan ekonomi nasional itu merupakan diskusi awal dalam mempersiapkan materi Munas dan Konbes NU 2014 yang rencananya di gelar Mei mendatang di pesantren Al-Hamid, Cilangkap, Jakarta Timur. (Alhafiz K/Anam)