Nasional
PBNU Matangkan Materi Munas 2020 Terkait Masalah BPJS Kesehatan
NU Online · Kamis, 13 Februari 2020 | 11:45 WIB
Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timbul Siregar. (Foto: NU Online/Jajang)
Jakarta, NU Online
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menghadirkan sejumlah narasumber untuk memberikan gambaran perihal problematika BPJS Kesehatan di Gedung PBNU, Jakarta, Kamis (13/2) siang. PBNU tengah menyiapkan draf perihal problematika BPJS Kesehatan sebagai program jaminan kesehatan nasional untuk diangkat dalam Munas 2020 pada Maret mendatang di Sarang, Rembang, Jawa Tengah.
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menghadirkan sejumlah narasumber untuk memberikan gambaran perihal problematika BPJS Kesehatan di Gedung PBNU, Jakarta, Kamis (13/2) siang. PBNU tengah menyiapkan draf perihal problematika BPJS Kesehatan sebagai program jaminan kesehatan nasional untuk diangkat dalam Munas 2020 pada Maret mendatang di Sarang, Rembang, Jawa Tengah.
“Ini bahan bahasan kami untuk Munas NU di Sarang, Jawa Tengah. BPJS naik. Ini golongan tiga bisa keluar dari BPJS karena tidak kuat membayar. Nah kami ingin mengetahui gambaran masalahnya. Ini bisa dikaitkan dengan kebijakan negara dan lain sebagainya,” kata Sekretaris LBM PBNU Sarmidi Husna.
Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timbul Siregar, yang hadir sebagai narasumber mengatakan bahwa pihaknya kerap menerima laporan masyarakat terkait layanan BPJS di lapangan.
“Kami menerima banyak laporan masyarakat. Jaminan sosial ini berbasis gotong royong dan hak konstitusional warga negara. BPJS itu seperti bahan bakar minyak. Ia berdampak langsung pada masyarakat sehingga sensitivitasnya tinggi,” kata Timbul.
Katib Syuriyah PBNU KH Miftah Faqih mengedepankan soal keberpihakan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kesehatan masyarakat. Menurutnya, problematika terkait BPJS bukan masalah penaikan tarif atau tidak, tetapi soal keberpihakan.
“Masalahnya bukan soal tarif naik atau tidak naik. Tetapi di mana keberpihakan Negara. Yang jelas, perlu ada kejujuran semua pihak, kesalehan personal, komunal, dan kesalehan institusional. BPJS perlu juga harus terbuka. Tenaga kesehatan juga mesti terbuka,” kata Kiai Miftah.
Ia mengusulkan pemutakhiran data orang miskin oleh pemerintah sehingga penerima bantuan iuran BPJS menjadi tepat sasaran.
“Usul saya, pemutakhiran data. Satu data tunggal yang integratif dan bukan berbagai versi seperti data yang ada selama ini. Selain itu keberpihakan negara harus termanifestasi melalui jaminan kesehatan masyarakat ini,” kata Kiai Miftah.
Pewarta: Alhafiz Kurniawan
Editor: Muchlishon
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Mempertahankan Spirit Kurban dan Haji Pasca-Idul Adha
2
Ketum PBNU Buka Suara soal Polemik Tambang di Raja Ampat, Singgung Keterlibatan Gus Fahrur
3
Jamaah Haji yang Sakit Boleh Ajukan Pulang Lebih Awal ke Tanah Air
4
Rais 'Aam dan Ketua Umum PBNU Akan Lantik JATMAN masa khidmah 2025-2030
5
Khutbah Jumat: Meningkatkan Kualitas Ibadah Harian di Tengah Kesibukan
6
Khutbah Jumat: Menyatukan Hati, Membangun Kerukunan Keluarga Menuju Hidup Bahagia
Terkini
Lihat Semua
