Nasional

NU Usung Politik Tingkat Tinggi

Rab, 8 Mei 2013 | 08:30 WIB

Jakarta, NU Online
Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi sosial dan keagamaan tidak lepas dari aktivitas politik. Namun, aktivitas politik yang digiatkan NU bukan politik praktis, tetapi lebih merupakan politik tingkat tinggi.
<>
Demikian dikatakan Katib Aam PBNU KH Malik Madani saat dihubungi NU Online, Selasa (7/5) siang. KH Malik Madani merujuk pemahaman politik tingkat tinggi pada sebuah moralitas dan integritas yang menjiwai aktivitas politik praktis.

KH Malik Madani menyebut kegiatan politik praktis sebagai as-siyatud dunya. Politik praktis itu lebih mengacu pada perebutan kekuasaan dan perolehan kursi semata. NU tidak bergerak pada lingkaran politik praktis seperti itu.

“NU mengedepankan politik tingkat tinggi, as-siyasatul ulya sebagai syarat mutlak bagi kegiatan politik dan bernegara. Karena, kegiatan politik tingkat tinggi lebih menyentuh kepentingan rakyat Indonesia dalam skala yang lebih luas dibanding politik kekuasaan,” ungkap KH Malik Madani.

Secara tegas, NU menuangkan gagasan politik tingkat tingginya dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama, Munas-Konbes NU 2012, September lalu di Pesantren Kempek, Cirebon, Jawa Barat.

Dalam Sidang Komisi Bahtsul Masail Diniyah Al-Waqi‘iyyah, para kiai NU membahas sejumlah persoalan penting kekinian, tambah KH Malik Madani. Pembahasan mereka mencakup masalah pengelolaan kekayaan negara, kesejahteraan rakyat, korupsi dan hukum mati koruptor, kriteria pemilihan calon legislatif dan eksekutif, kasus praktik suap, dan pengelolaan pajak.

Politik tingkat tinggi itu sudah jelas sebagai garis politik NU. Kegiatan politik seperti inilah yang sedang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia di tengah terlalu dominannya politik kekuasaan, as-siyatud dunya, tegas KH Malik Madani.


Penulis: Alhafiz Kurniawan