Muslimat NU Tingkatkan Pelayanan Kesehatan

Jakarta, NU Online
Muslimat Nahdlatul Ulama terus berupaya memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik kepada masyarakat. Hal itu ditandai dengan digelarnya workshop peningkatan kualitas pelayanan kesehatan Muslimat NU, di Hotel Kaisar, Jakarta, 7-8 Juni.<>

Workshop ini juga sebagai persiapan menyongsong pemberlakuan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 2014 mendatang. Penyelenggara kegiatan ini adalah Yayasan Kesejahteraan Muslimat NU (YKM) dan diikuti Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang, YKM-NU Wilker I Provinsi, YKM-NU Wilker II Kabupaten dan Kota, dan fasilitas pelayanan kesehatan potensial di lingkungan YKM-NU.

Ketua Umum Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa mengatakan, salah satu tujuan pembangunan nasional adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan, kesehatan, pendidikan dan ekonomi menjadi tolok ukur dalam penentuan tingkat Human Development Index (HDI) suatu negara. 

“Dicanangkannya MDGs (Millenium Development Goals) makin memperjelas sangat pentingnya peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut, khususnya kesejahteraan Ibu dan Anak,” ungkapnya pada acara pembukaan workshop, Kamis (7/6). 

Menurutnya, upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat. Karena itu, pola pembangunan yang partisipatif menjadi sangat penting. Pemerintah harus mendengar dan mengakomodir keinginan masyarakat dalam membuat suatu kebijakan publik. 

“Di lain pihak dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat harus berpartisipasi secara aktif dan tidak hanya menyerahkan semuanya kepada Pemerintah,” jelasnya.

YKM NU, katanya, saat ini telah memiliki 76 fasilitas pelayanan yang terdiri dari rumah sakit, rumah bersalin, klinik dan balai pelayanan kesehatan. Disamping itu, YKM NU juga punya 106 panti asuhan yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Tentu itu merupakan potensi yang tidak sederhana. Namun masih diperlukan konsolidasi internal, khususnya di setiap Fasyankes. Diperlukan konsolidasi antara struktur internal organisasi, yaitu Pengurus YKM NU di masing-masing tingkatan Propinsi dan Kabupaten/Kota, dan YKM NU Pusat melalui pertemuan di tingkat Nasional,” tuturnya. 

Lebih lanjut, Menteri Pemberdayaan Perempuan era Gus Dur ini mengatakan, workshop kali ini diharapkan mampu mewujudkan penguatan jejaring pengurus YKM NU di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota dan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di lingkungan YKM-NU dalam menghadapi perubahan sebagai dampak pelaksanaan UU Kesehatan, UU RS dan UU BPJS. 

“Perlu ada pemahaman yang sama terhadap perubahan yang telah dan akan terus terjadi di sektor kesehatan sebagai dampak pelaksanaan UU Kesehatan, UU RS dan UU BPJS,” jelasnya.



Redaktur: A. Khoirul Anam