Muslimat Miliki Peran Strategis Sosialisasikan 4 Pilar Kebangsaan

Semarang, NU Online
Pimpinan Wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama Jawa Tengah (Jateng) menggelar acara dengan tema ‘Sosialisasi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, UUD 1945’ di Hotel Siliwangi Semarang, Ahad (29/11).
<>
Ketua PW Muslimat NU Jateng Zuhar Mahsun, menyampaikan bahwa acara ini diadakan sebagai bentuk dukungan organisasi yang dipimpinnya terhadap 4 pilar kebangsaan, juga supaya semua Muslimat Jateng khususnya, dan Indonesia pada umumnya dapat memahami 4 pilar tersebut dan mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Falsafah-falsafah 4 pilar harus dipahami secara mendalam. Nilai-nilai luhur yang terbentuk di dalamnya sudah selayaknya mewarnai kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nilai-nilai tersebut juga mencerminkan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia yang bercirikan keramahtamahan, rendah hati, dan toleransi,” paparnya.

Dalam acara yang diikuti semua Pimpinan Cabang Muslimat NU se-Jawa Tengah ini, hadir sebagai pembicara Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Akhmad Muqowam.

Dalam ceramahnya, DPD RI dari daerah pemilihan Provinsi Jawa Tengah itu menyampaikan bahwa dalam bernegara masyarakat harus menerapkan 4 pilar tersebut. “Keempat pilar itu adalah ideologi bangsa yang tidak bisa dipisahkan. Karena sebagai ideologi, maka harus menjadi norma dasar dalam berbangsa dan bernegara,” ungkapnya.

Peran Muslimat
Akhmad Muqowam memaparkan bahwa Muslimat NU punya peran strategis dalam membina masyarakat. Termasuk di dalamnya mensosialisasikan ideologi bangsa, pancasila, undang-undang 1945, dan yang lainnya. Karena itu organisasi yang dalam pengamatanya memililiki spesifikasi luar biasa ini dapat dipercaya menjadi stimulator atau pendorong bagi kemajuan masyarakat.

Lebih jauh, mantan pengurus Gerakan Pemuda (GP) Ansor periode 1987-1990 ini menegaskan, dalam mensosialisasikan 4 pilar kebangsaan, organisasi Muslimat NU sangat strategis. Pengurus dan anggotanya dapat menyampaikan kepada masyarakat secara luas, baik melalui majelis pengajian maupun di dalam pendidikan.

“Terjemahannya, bahasanya silahkan disampaikan sesuai dengan masyarakatnya. Yang penting intinya itu lah yang disepakati kita dalam berbangsa dan bernegara. Saya kira Muslimat NU punya stereotipe sendiri dalam mensosialisasikan 4 pilar ini,” jelasnya.

Selain itu, mantan Wakil Sekretaris Pengurus Wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PW IPNU) Jawa Tengah ini mengajak kepada semua organisasi masyarakat (Ormas) khususnya yang beranggotakan perempuan supaya dalam menjalankan organisasi harus berpegang pada konstitusi.

Menurutnya, hasil polling yang menyetujui berdirinya negara Islam di Indonesia berjumlah 15 persen. “Jumlah ini terhitung banyak, jadi harus ditangani secara serius. Jangan sampai ada organisasi yang visi misinya mendirikan Negara Islam. Dalam konteks negara, kita harus berpegangan pada konstitusi dalam mengarungi kenegaraan Bhineka Tunggal Ika Republik Indonesia ini,” tegasnya.

Kendati demikian, menurut pria kelahiran 1 Desember 1960 ini, belakangan kata ‘muslimat’ yang berarti ‘perempuan Islam’ juga dicatut namanya oleh kelompok radikal ISIS, dan beberapa memang ada yang menyetujui berdirinya Negara Islam. Namun sikap sebagian kecil perempuan muslimah itu tidak bisa dipukul rata.

“Kalau ada organisasi perempuan muslim yang setuju dengan ISIS, atau berdirinya Negara Islam, jangan muslimahnya yang disalahkan, tapi misi organisasinya itu lah yang mesti disalahkan, apakah sesuai dengan NKRI atau tidak,” tukasnya. (Khoirul Anwar/Abdullah Alawi)