Menkeu Urai Alokasi APBN Ratusan Triliun untuk 11 Program Prioritas Pemerintah

Jakarta, NU Online
Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani menguraikan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk 11 program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Sri Mulyani, sebagaiman disampaikan pada postingan Instagram @smindrawati Selasa (4/6/2025), menegaskan bahwa APBN merupakan instrumen penting untuk menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia di tengah kondisi dunia yang sangat dinamis dari sisi geopolitik maupun ekonomi, 

"APBN juga terus dioptimalkan sebagai instrumen shock absorber untuk menjaga daya beli masyarakat, mendukung dunia usaha, menciptakan kesempatan kerja, dan mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi," katanya.

Melalui berbagai belanja APBN, Sri Mulyani mengaku telah menyiapkan kebijakan countercyclical atau tindakan yang diambil untuk melawan arah pergerakan siklus ekonomi dalam bentuk berbagai paket kebijakan ekonomi. 

"Selain itu, pemerintah juga telah mencairkan gaji ke-13 bagi ASN/TNI/Polri dan pensiunan serta mendorong akselerasi dan menjaga efektivitas sejumlah program prioritas," jelasnya. 

Sri memaparkan bahwa di antara program-program prioritas sebagai berikut:

1. Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp121 triliun;

2. Program 3 juta rumah melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Rp41,88 triliun;

3. Koperasi Desa Merah Putih Rp200 triliun;

4. Sekolah Rakyat Rp11,6 triliun;

5. Sekolah Unggul Garuda Rp2 triliun;

6. Rehabilitasi sekolah Rp19,5 triliun;

7. Cek Kesehatan Gratis (CKG) Rp3,4 triliun;

8. Penuntasan Tuberkulosis Rp1,5 triliun;

9. Pembangunan RS berkualitas Rp1,7 triliun;

10. Lumbung pangan Rp23,16 triliun;

11. Pembangunan bendungan dan irigasi Rp20,5 triliun.

"Semoga dengan berbagai upaya ini, APBN #UangKita mampu melindungi masyarakat dan perekonomian Indonesia secara optimal dari tekanan situasi global yang terus bergejolak dan pelemahan ekonomi dunia," terangnya.

Meski demikian, dari sekian banyak program yang telah disahkan pengalokasian APBN dan sudah berjalan, masih ditemukan cacat dalam pelaksanaannya. Sebagai contoh, program MBG, menurut anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menilai belum sepenuhnya didukung oleh anggaran dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang memadai. 

"Selama Januari-April ini kami catat banyak persoalan di lapangan, karena Ombudsman melihat program ini tidak didukung oleh kebijakan anggaran yang memadai," katanya, dikutip NU Online melalui laman resmi Ombudsman RI, pada Kamis (15/5/2025).

Bahkan, Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mendesak agar Kepala BGN Dadan Hindayana untuk menyelesaikan beberapa kasus keracunan yang terjadi di Batang, Jawa Tengah, hingga penutupan dapur MBG akibat BGN telat bayar operasional di Kalibata, Jakarta Selatan. 

“Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak kita guna menghadirkan SDM unggul bangsa di masa depan. Oleh sebab itu, proses pengelolaannya dari hulu sampai hilir harus dilakukan dengan sebaik mungkin agar dapat meminimalisasi risiko yang terjadi, semisal anak keracunan makanan atau proses pembayaran yang bermasalah,” katanya, dikutip NU Online dari situs resmi DPR.