KPK Dilemahkan, Gusdurian Tuntut Sikap Tegas Jokowi-JK

Jakarta, NU Online
Jaringan Gusdurian menuntut sikap tegas Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam menjaga komitmen pemberantasan korupsi dengan melindungi KPK dari segala upaya pelemahan yang dilakukan oleh pihak manapun.
<>
Koordinator Sekreariat Nasional Jaringan Gusdurian Alissa Wahid mengatakan hal itu menyusul peristiwa penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Mabes Polri terkait kasus keterangan palsu dalam sengketa pilkada di tahun 2010, Jumat (23/1). Penangkapan ini terjadi dalam suasana ketika calon Kapolri Budi Gunawan baru saja ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus gratifikasi.

Penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, tambahnya, dilakukan  secara tiba-tiba tanpa surat panggilan terlebih dulu, di jalan raya dan di hadapan seorang anak perempuannya. Perlakuan juga di luar kewajaran penangkapan seorang tersangka, yaitu dengan pemborgolan di hadapan publik.

“Hal ini secara vulgar tampak sebagai upaya intimidasi untuk melemahkan KPK sebagai institusi, mengiringi berbagai serangan yang akhir-akhir ini dilakukan untuk merusak legitimasi dan kredibilitas KPK,” tutur putri KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini dalam siaran pers yang diterima NU Online, Sabtu (24/1).

Menurutnya, upaya pelemahan terhadap KPK bukan hanya sekali ini terjadi. KPK selama ini selalu diserang dari segala sisi, oleh berbagai pihak yang tidak menginginkan adanya lembaga yang progresif dalam pemberantasan korupsi. Mulai dari isu kecil atau remeh hingga upaya perubahan undang-undang untuk mengurangi peran dan kewenangan KPK. Terkait dengan Polri, pola serangan yang sama pernah dilakukan di tengah proses pemeriksaan IrJen Djoko Susilo dalam kasus rekening gendut dan gratifikasi.

“Hal ini sangat berbahaya bagi upaya pemberantasan korupsi.  Melemahnya KPK akan sangat berdampak pada gerakan pemberantasan korupsi dan menciptakan pemerintahan bersih di Indonesia. Kasus-kasus besar korupsi yang harus ditangani secara luar biasa tidak akan bisa terungkap. Gerombolan koruptpor akan semakin kuat mencengkeram Negara. Hukum tidak akan dapat ditegakkan tanpa prinsip keadilan,” tegasnya.

Rakyat yang sudah terdidik sangat menyadari karut-marut korupsi di negeri ini. Karena itu dukungan rakyat akan mengalir deras kepada KPK yang telah menunjukkan rekam-jejak yang cukup baik. Apabila ketegangan POLRI dan KPK tidak diselesaikan, maka konflik akan meluas menjadi konflik Pemerintah dengan Rakyat.

Rentetan kejadian ini harus direspon secepatnya dan secara tegas oleh Joko Widodo sebagai pemimpin tertinggi Republik Indonesia. Sikap tegas ini diperlukan agar institusi penegak hukum, yakni KPK dan Polri, tidak terseret dalam arus konflik kepentingan yang akan bermuara pada melemahnya penegakan hukum di Indonesia.

Gusdurian juga menuntut dilakukannya reformasi terhadap Kepolisian Republik Indonesia agar menjadi penegak hukum yang profesional. Dan kepada segenap kader Gusdurian di manapun diminta untuk mendukung KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia. (Mahbib Khoiron)