Ketum PBNU KH Said Aqil Siroj menandatangani prasasti peresmian kampus STIENU Arridho Depok, Jumat (26/7). (Foto: Aan/NUO)
Aan Humaidi
Kontributor
Depok, NU Online
Terkait masih banyaknya dampak kemerosotan ekonomi, salah satu penyebabnya bukanlah pada perseorangan saja. Namun, ada kezaliman secara global dan legal.
Hal itu disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Said Aqil Siroj usai meresmikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nahdlatul Ulama (STIENU) Arridho, Cilodong, Depok, Jawa Barat, Jumat (26/7).
Terkait masih banyaknya dampak kemerosotan ekonomi, salah satu penyebabnya bukanlah pada perseorangan saja. Namun, ada kezaliman secara global dan legal.
Hal itu disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Said Aqil Siroj usai meresmikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nahdlatul Ulama (STIENU) Arridho, Cilodong, Depok, Jawa Barat, Jumat (26/7).
“Kesalahan bukan pada salah satu pihak. Tetapi karena adanya kapitalis global. Adanya kezaliman legal, monopoli global, general tarif trading, monopoli hegemoni. Kita punya komoditi tapi bukan kita tentukan harga. Menindas ekonomi negara-negara ketiga,” ujar Kiai Said.
Ketua Umum PBNU mengungkapkan, kebijakan global yang menzalimi seperti Agreement Tarif and Trading. Saat ditanya solusi, ia menegaskan bahwa masing-masing negara harus melawan hegemoni. Menurutnya, konglomerat harus menjadikan mitra bagi kelas menengah bukan menjadi ‘jongos’.
“Sebagai negara besar, kita tidak anti Amerika. Tapi, seharusnya Amerika jadikan mitra negara ketiga, bukan jongos. Sama misalnya, di Indonesia konglomerat bermitra dengan pengusaha menengah. Begitu juga pengusaha menengah bantu pengusaha kecil yang nantinya melibatkan pekerja dan kuli dalam usahanya,” papar doktor jebolan Universitas Ummul Quro Mekah Arab Saudi ini.
Menurut Kiai Said, NU tidak melawan konglomerat. Tapi, harus ada pemerataan ekonomi di masyarakat. Selama ini, ia menilai dari kebijakan ekonomi sampai dengan 14 paket kebijakan ekonomi belum menyentuh kepentingan rakyat. “Belum terasa manfaatnya, kebijakan ekonomi 14 kali Pak Darmin itu,” terangnya.
Menurut Kiai Said, NU tidak melawan konglomerat. Tapi, harus ada pemerataan ekonomi di masyarakat. Selama ini, ia menilai dari kebijakan ekonomi sampai dengan 14 paket kebijakan ekonomi belum menyentuh kepentingan rakyat. “Belum terasa manfaatnya, kebijakan ekonomi 14 kali Pak Darmin itu,” terangnya.
Pengasuh Pesantren Luhur Al-Tsaqafah Ciganjur ini optimis pada generasi muda NU dalam memegang estafet ke depan dalam bidang ekonomi. Terlebih lagi, dengan berdirinya kampus STEINU Arridho Depok.
Ketua STEINU Arridho Depok Fathuri Wahmad mengungkapkan, pemerintah telah melahirkan masterplan Ekonomi Syariah. Untuk itu, tantangan harus disambut melalui SDM yang unggul. “Di tengah persaingan global ini, saatnya kita terus berupaya melahirkan SDM unggul dan kompetitif di bidang ekonomi syariah,” tandas Fathuri.
Dalam kesempatan tersebut, nampak hadir jajaran Pengurus PCNU Kota Depok beserta badan otonom, Kepala Kanwil Kemenag Jabar H Bukhori yang sekaligus ketua Yayasan Pembangunan Arridho, ratusan siswa, mahasiswa, dan warga Nahdliyin se-Kota Depok. (Aan Humaidi/Musthofa Asrori)
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Mempertahankan Spirit Kurban dan Haji Pasca-Idul Adha
2
Ketum PBNU Buka Suara soal Polemik Tambang di Raja Ampat, Singgung Keterlibatan Gus Fahrur
3
Jamaah Haji yang Sakit Boleh Ajukan Pulang Lebih Awal ke Tanah Air
4
Rais 'Aam dan Ketua Umum PBNU Akan Lantik JATMAN masa khidmah 2025-2030
5
Khutbah Jumat: Meningkatkan Kualitas Ibadah Harian di Tengah Kesibukan
6
Khutbah Jumat: Menyatukan Hati, Membangun Kerukunan Keluarga Menuju Hidup Bahagia
Terkini
Lihat Semua
