Ketum PBNU: Perlu Segera Mendorong Pemerataan Ekonomi

Kota Banjar, NU Online

Ketua Umum PBNU mengungkapkan pentingnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelas menengah dan kelas bawah untuk mengurangi ketimpangan ekonomi antara kelompok masyarakat yang kaya dan kelompok yang lebih miskin. Ketimpangan ekonomi ini, salah satunya disebabkan oleh penguasaan aset ekonomi yang begitu besar oleh kelompok kaya di Indonesia.

Pernyataan Kiai Said sesuai dengan publikasi Tirto.id yang menyatakan bahwa 20 persen kelompok terkaya memiliki pendapatan yang setara dengan pendapatan 60 persen kelompok paling miskin. Data Badan Pusat Statistik dan Bank Dunia (world bank) juga mengonfirmasi hal serupa bahwa kesenjangan ekonomi di Indonesia naik begitu tinggi sepanjang 15 tahun terakhir.

Kondisi ini, menurut Kiai Said tidak boleh dibiarkan dan harus segera diubah melalui program yang menguntungkan kelompok miskin. Program untuk mengurangi ketimpangan sebenarnya sesuai dengan semangat Islam sebagaimana tertuang dalam perintah Allah dalam surat Al-Hashr ayat 7, ‘agar harta kekayaan jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja’.

Padahal idealnya, kata Kiai Said, dalam sebuah masyarakat, kelompok kaya tidak boleh terlalu banyak menguasai kekayaan. "Idealnya (postur) perekonomian masyarakat kita yang kelas menengah banyak, yang miskin sedikit dan yang kaya sedikit. Tidak seperti sekarang, yang miskin banyak, yang kaya sedikit," kata KH Said dalam pembukaan Nahdlatul Ulama Expo di Taman Kota Banjar, Selasa (26/2).

Perlu program afirmasi

Oleh karena itu, Kiai Said mengatakan bahwa pemerintah seharusnya memiliki program yang memberikan kemudahan pada kelompok menengah dan kelompok kecil untuk mengakses perekonomian.“Pemerintah harus punya program afirmasi untuk yang miskin. Jangan dibiarkan mereka yang miskin bersaing dengan kelompok yang kaya, karena pasti kalah,” katanya

Ia mengingatkan agar pemerintah tidak tinggal diam dan membiarkan kelompok miskin ‘bersaing’ dengan kelompok kaya atas nama era ‘pasar bebas’. Sebab tidak mungkin kelompok miskin bisa bersaing dengan baik melawan kelompok yang terlanjur kaya. 

“Gak mungkin mereka yang kecil menang dengan mereka yang besar. Maka pemerintah harus ada keberpihakan pada yang miskin. Bagaimana mereka yang kelas menengah menjadi besar. Sehingga konglomerat harus peduli dengan kelas menengah, kelas menengah besar, kaya kecil dan miskin kecil,” kata dia.

Yang menjadi masalah adalah, selain mengalami ketimpangan ekonomi, masyarakat Indonesia juga mengalami ketimpangan dalam akses pada pendidikan dan kesehatan. Kondisi itu memperburuk keadaan kelompok miskin di tanah air. (Ahmad Rozali)