Ketika Ulama Ingatkan Umara Soal Birokrasi

Jakarta, NU Online
Supremasi ulama di mata masyarakat hingga kini masih tinggi. Ketika terjadi keresahan dan ketidaknyamanan yang dialami, khususnya terkait kebijakan pemerintah, publik lalu lari kepada ulama. Meski kemudian sikap prihatin para ulama ditentang pemda, namun ulama pantang mundur demi membela umat.
<>
Hal ini mengemuka dalam bincang-bincang NU Online dengan mantan Ketua Lembaga Lingkungan Hidup (LLH) PCNU Boyolali Jawa Tengah Alif Basuki di kantor Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) Jl Cililitan Kecil III No 12 Kramat Jati, Jakarta Timur, (21/5), sore.

Menurut Alif, suasana kisruh yang terjadi di PCNU Boyolali bermula ketika para ulama menyampaikan rasa keprihatinan di berbagai forum. Sejumlah ulama dan tokoh masyarakat lalu menyampaikan tuntutan kepada Bupati Boyolali Seno Samudro.

"Sikap para ulama ini kemudian ditentang pemda. Bupati menuduh para ulama terseret kepentingan politik gara-gara menyampaikan keprihatinan atas arogansi kepemimpinan bupati. Bahkan, melalui orang bupati yang berada di struktur PCNU Boyolali berencana mendemo kiai. Ini kan aneh," tutur Alif.

Sebagaimana diberitakan, Syuriah PCNU Kabupaten Boyolali KH Abdul Khamid menyatakan prihatin atas sikap tata kelola Pemerintah Daerah Boyolali. Ulama dan kaum agamawan merasa prihatin dengan tata kelola birokrasi di daerahnya. Keprihatinan tersebut dinilai bupati setempat telah ditunggangi kepentingan politis.

"Keprihatinan tersebut intinya bahwa para ulama meminta supaya Bupati tidak menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan partai dan pribadinya. Lalu, agar lebih bisa bersikap sebagai negarawan daripada politisi. Terpenting, menjauhi sikap KKN dalam menjalankan tata kelola pemerintahan," papar Alif.

Sementara itu, Sekjen Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) Abdul Waidl menegaskan pentingnya posisi ulama dalam struktur masyarakat akar rumput. Ulama, tambah Waidl, harus selalu berani mengingatkan para umara untuk selalu mementingkan pelayanan kepada umat. "Kekuasaan itu semestinya dijadikan alat untuk melayani umat," tegasnya. (Musthofa Asrori/Mahbib)