Jakarta Plurilateral Dialogue 2023 Momentum Indonesia Jadi Model Negara Toleran

Jakarta, NU Online 

Pemerintah Indonesia melalui Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Agama dan Kementerian Luar Negeri akan menggelar Jakarta Plurilateral Dialogue 2023 di Hotel Borobudur, Jakarta, pada Selasa hingga Rabu (29-30/8/2023). 

Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menunjukkan Indonesia sebagai model negara yang toleran. Pasalnya, sebagai negara yang paling beragam, baik dari sisi agama, suku, etnis, maupun bahasanya, Indonesia tetap terjaga keharmonisan kehidupan masyarakatnya.

“Sudah saatnya Indonesia menjadi model artikulasi beragama di dunia,” ujar Kamaruddin Amin, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kementerian Agama pada acara Konferensi Pers Memperkuat Budaya Toleransi Konvensi HAM PBBB 16/18, di Setiabudi, Jakarta, Kamis (24/8/2023).

Kamaruddin menegaskan bahwa budaya toleransi di Indonesia yang baik itu perlu untuk ditularkan ke negara-negara lain. Kegiatan tersebut menjadi salah satu momentum yang tepat untuk mengenalkan budaya toleransi yang sudah terjaga dengan baik.

“Ini adalah momentum untuk memperkenalkan Indonesia di dunia internasional, apalagi sekarang kondisi global kekerasan terjadi di mana-mana, di Skandinavia, Eropa Barat, belahan dunia lain,” lanjutnya.

Guru Besar UIN Alauddin Makassar Sulawesi Selatan itu juga menegaskan bahwa budaya toleransi yang baik di Indonesia itu berkat hubungan dan kerja sama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat sipil. Hal itu, menurutnya, menjadi salah satu karakteristik Indonesia.

“Hubungan antara pemerintah dan masyarakat sipil sangat mesra, mempertahankan, merawat keragaman sehingga toleransi terjaga,” katanya.

Sementara itu, Jaleswari Pramodawardhani Deputi V B KSP menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan upaya untuk merespons situasi global yang memanas. Di berbagai negara, terdapat kekerasan atas nama agama, kebencian, dan islamophobia. 

“Kita merespons situasi global, hampir di seluruh negara, persoalan moderasi beragama, intoleransi, diskriminasi perbedaan berbasis agama dan keyakinan marak di mana-mana,” katanya.

Selain itu, acara tersebut juga menjadi kegiatan peringatan 12 tahun Konvensi HAM PBB.

Senada dengan Kamar, Jaleswari juga menyampaikan bahwa acara tersebut merupakan upaya untuk menunjukkan kepada dunia global, bahwa Indonesia patut untuk menjadi model dalam penerapan budaya toleransi.

“Ingin mempraktikkan hal baik (di Indonesia) untuk menjadi lesson learn di tingkat internasional,” katanya.

Sementara itu, Eleonora Tambunan, Diplomat Ahli Madya V Kementerian Luar Negeri, menyampaikan bahwa  kegiatan tersebut merupakan salah satu bagian dari upaya pencalonan Indonesia sebagai anggota dewan HAM PBB untuk tahun 2024-2026.

“Kampanye dewan HAM 2024-2026. Ini dalam rangka mendukung kampanye pencalonan kita,” ujarnya.