Izin Lingkungan Dihapus, LPBINU Sebut UU Cipta Lapangan Kerja Langkah Mundur
Sab, 15 Februari 2020 | 04:30 WIB
Abdul Rahman Ahdori
Kontributor
Pemerintah tampaknya serius memberlakukan Omnibus Law atau Undang-undang Cipta Lapangan Kerja (CLK). UU tersebut dianggap Pemerintah sebagai solusi atas berbagai persoalan terutama terkait kebijakan yang dianggap menghambat investasi.
Menanggapi masalah tersebut, Ketua Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Mohammad Ali Yusuf menuturkan, Pemerintah secara tidak langsung membawa negara ini kepada kemunduruan.
Menurut Ali, Omnibus Law hanya mengejar target pertumbuhan ekonomi tanpa memikirkan bagaimana dampak lingkungan jika izin lingkungannya dihapuskan. Bahaya, ujar dia, jika Pemerintah menganggap izin lingkungan menjadi penghambat investasi.
Pria asal Bojonegoro, Jawa Timur ini menyebut kehadiran izin lingkungan sangat penting karena dampak buruk dari pembangunan dapat ditanggulangi. Jika izinnya dihapus, komitmen pengusaha untuk tidak merusak alam diragukan.
"Sudah banyak bukti jika pembangunan tanpa pertimbangan dampak lingkungan mudah hancur dan hilang, bahkan dalam waktu sekejap," tuturnya.
Sebanyak empat Omnibus Law masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020 di DPR. Hal itu menimbulkan kontroversi dan polemik sebagai respons atas poin-poin Omnibus Law.
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Pahala Surga bagi Orang yang Bisa Menahan Amarah
2
Aturan Baru dan Tips agar Jamaah Bisa Masuk Pelataran Ka'bah Masjidil Haram
3
Khutbah Jumat: Membangun Bangsa yang Berdaya Saing dengan Ilmu Pengetahuan
4
Orang yang Dianjurkan Membuka Kain Kafan pada Pipi Jenazah saat Pemakaman
5
Refleksi Hari Pendidikan dalam Kitab Adabul Alim wal Mutaallim Karya KH Hasyim Asy'ari
6
Shalat Dhuha secara Berjamaah, Apakah Mendapat Pahala?
Terkini
Lihat Semua