Jakarta, NU Online
Perkembangan teknologi  informasi memudahkan dan mempercepat penyebaran informasi berkonten Islam kepada masyarakat. Sayangnya banyak ditemukan informasi berisi ajaran Islam yang tidak sesuai dengan pemikiran dan akidah islamiyah yang benar. Beberapa konten bahkan terbukti bernuansa provokatif, radikal dan destruktif yang menimbulkan konflik di tengah masyarakat serta mendorong upaya melawan pemerintah yang sah.
Hal tersebut dikatakan Kabaintelkam Polri, Luthfi Lubihanto di depan para stakeholders konten keislaman yang hadir pada Silaturahmi Nasional I yang dilaksanakan oleh Lembaga Pentashih Buku dan Konten Keislaman Majelis Ulama Indonesia (LPBKI-MUI) di Hotel Santika TMII Jakarta, Jumat (8/12).
Upaya tersebut juga termasuk bentuk perlawanan terhadap Pemerintah yang dilakukan beberapa kelompok melalui konten-koten yang disebarkan melalui berbagai media baik cetak maupun elektronik. Salah satu bukti perlawanan adalah dengan menggugat komitmen kebangsaan yang telah disepakati bersama yang menjadi konsensus dalam berbangsa dan bernegara.
"Empat konsensus kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI sudah merupakan bentuk final bagi bangsa Indonesia dan tidak perlu di-utak-atik, bahkan tidak perlu ditafsirkan bermacam-macam," tegasnya.
Luthfi menambahkan bahwa Islam dan NKRI sudah selaras dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Realitas seperti ini adalah wujud nyata dari ukhuwah wathaniyah. Keberadaan ukhuwah wathaniyah harus terus dipertahankan dan dipupuk.
Peran Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga syura ormas Islam dan lembaga yang terpercaya serta terbesar di Indonesia sangat dibutuhkan dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
MUI juga berperan vital dalam melindungi ummat dari pemikiran dan akidah yang melenceng dari agama Islam dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.Â
"Demi terwujudnya masyarakat tamaddun, toleran dan ber-akhlaqul karimah, serta tetap tegaknya NKRI," pungkasnya. (Muhammad Faizin/Kendi Setiawan)