Ini Pandangan KH Masdar Masudi Soal Rencana Regulasi Zakat ASN Muslim

Jakarta, NU Online
Rais Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Masdar F Masudi menanggapi rencana penerbitan regulasi tentang optimalisasi penghimpunan zakat Aparatur Sipil Negara (ASN) Muslim. Ia mengharapkan rencana ini menjadi diskusi publik secara luas.

“Awalnya gagasan ini kan juga dari warga NU. Biarkan wacana ini berkembang di masyarakat,” kata Kiai Masdar kepada NU Online, Jumat (9/2) sore.

Ia bercerita soal kadar zakat 2 ½ persen. Menurutnya, kadar zakat 2 ½ persen itu al-haddul adna (batas terendah penarikan zakat). Negara bahkan boleh manarik pungutan zakat lebih dari itu. Tetapi tidak boleh lebih dari satu per tiga.

“Atsulus katsir. Batasannya maksimal penarikan untuk pendapatan negara itu 1/3. Sepertiga sudah banyak,” kata Kiai Masdar.

Menurutnya, negara juga tidak boleh menarik pendapatan terlalu tinggi dari masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar kekuatan negara tidak absolut dengan tingginya pendapatan tersebut.

“Itu pun harus dibagi dengan kekuatan masyarakat. Jangan negara powerfull nanti muncul diktatorship. Shadaqah nafilah itulah yang dikelola oleh masyarakat agar negara tidak terlalu kuat. Dengan begitu ormas-ormas dapat berkembang,” kata Kiai Masdar.

Ia mengatakan bahwa angka 2 ½ persen zakat di zaman nabi memang jelas. Hal ini dimaksudkan agar negara tidak menangani semua hal. Dengan anggaran yang sedikit itu, negara dapat menjalankan program yang betul-betul tidak bisa ditangani masyarakat seperti aparat kepolisian, peradilan, gaji pegawai, dan lain sebagainya.

Pajak ditarik dari orang kaya dan diserahkan kepada salah satunya orang miskin. Jadi keadilan itu prinsip dasar bernegara. Islam menawarkan konsep ini melalui rukun Islam ketiga, zakat.

“Siapa yang berhak menariknya? Pemerintah. Khudz min amwalihim,” kata Kiai Masdar. (Alhafiz K)