Jakarta, NU Online
Dosen Ekonomi Politik FEB Universitas Indonesia Abdillah Ahsan mengatakan, normatif politik merupakan segala idealisme politik. normatifnya kehidupan politik untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sistem politik bisa menghasilkan wakil rakyat atau pemimpin yang sesuai dengan kehendak rakyat.
Demikian dikatakan Abdillah saat mengisi diskusi publik yang diselenggarakan IKA PMII Jakarta dengan tema Pilkada Indonesa: Antara Rasionalitas atau Oligarki-Feodalistik di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Sabtu (10/1).
Selain itu, terjadinya kontrak politik antara masyarakat yang memilih dan para wakilnya. Menurutnya, para wakil rakyat sejatinya hanya mewakili rakyat.
"Transaksi politik antara si wakil dengan yang diwakili bahwa rakyat memilih seseorang itu karena si rakyat yakin bahwa orang yang dipilih akan memperjuangkan kepentingannya," katanya.
Menurut pria kelahiran Demak ini, seharusnya yang menjadi politisi adalah orang-orang yang merawat masyarakat.
"Contoh ketua majelis taklim atau ketua remaja masjid yang kalau ada orang miskin sakit mereka yang pertama keluar. Kalau di RT Anda semua siapa yang sering melayani masyarakat kalau ada orang kesusahan merubungi dia, harusnya dia (yang merawat masyarakat) yang menjadi wakil kita," ujarnya.
Sementara mengenai pendanaan politik, idealnya dimobilisasi oleh si calon dan bukan memakai uangnya sendiri. Menurutnya, para politisi yang ada sekarang dalam memobilisisasi belum ideal. "Yang ideal itu dengan menjual ide," ujarnya.
Pada diskusi ini hadir juga empat pembicara lainnya, Pengamat Pemilu Muhammad Yusuf Kosim, Dosen FISIP UNAS Munandar Nugraha, Politikus PKB Yanuar Prihatin dan Forum Komunikasi Generasi Muda NU Kurnia Permana. (Husni Sahal/Alhafiz K)
Dosen Ekonomi Politik FEB Universitas Indonesia Abdillah Ahsan mengatakan, normatif politik merupakan segala idealisme politik. normatifnya kehidupan politik untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sistem politik bisa menghasilkan wakil rakyat atau pemimpin yang sesuai dengan kehendak rakyat.
Demikian dikatakan Abdillah saat mengisi diskusi publik yang diselenggarakan IKA PMII Jakarta dengan tema Pilkada Indonesa: Antara Rasionalitas atau Oligarki-Feodalistik di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Sabtu (10/1).
Selain itu, terjadinya kontrak politik antara masyarakat yang memilih dan para wakilnya. Menurutnya, para wakil rakyat sejatinya hanya mewakili rakyat.
"Transaksi politik antara si wakil dengan yang diwakili bahwa rakyat memilih seseorang itu karena si rakyat yakin bahwa orang yang dipilih akan memperjuangkan kepentingannya," katanya.
Menurut pria kelahiran Demak ini, seharusnya yang menjadi politisi adalah orang-orang yang merawat masyarakat.
"Contoh ketua majelis taklim atau ketua remaja masjid yang kalau ada orang miskin sakit mereka yang pertama keluar. Kalau di RT Anda semua siapa yang sering melayani masyarakat kalau ada orang kesusahan merubungi dia, harusnya dia (yang merawat masyarakat) yang menjadi wakil kita," ujarnya.
Sementara mengenai pendanaan politik, idealnya dimobilisasi oleh si calon dan bukan memakai uangnya sendiri. Menurutnya, para politisi yang ada sekarang dalam memobilisisasi belum ideal. "Yang ideal itu dengan menjual ide," ujarnya.
Pada diskusi ini hadir juga empat pembicara lainnya, Pengamat Pemilu Muhammad Yusuf Kosim, Dosen FISIP UNAS Munandar Nugraha, Politikus PKB Yanuar Prihatin dan Forum Komunikasi Generasi Muda NU Kurnia Permana. (Husni Sahal/Alhafiz K)
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Mempertahankan Spirit Kurban dan Haji Pasca-Idul Adha
2
Ketum PBNU Buka Suara soal Polemik Tambang di Raja Ampat, Singgung Keterlibatan Gus Fahrur
3
Jamaah Haji yang Sakit Boleh Ajukan Pulang Lebih Awal ke Tanah Air
4
Rais 'Aam dan Ketua Umum PBNU Akan Lantik JATMAN masa khidmah 2025-2030
5
Khutbah Jumat: Meningkatkan Kualitas Ibadah Harian di Tengah Kesibukan
6
Khutbah Jumat: Menyatukan Hati, Membangun Kerukunan Keluarga Menuju Hidup Bahagia
Terkini
Lihat Semua
