Nasional

Hadapi Bencana, Banyak Pemkab dan Pemkot Tidak Serius

NU Online  ·  Jumat, 9 Januari 2015 | 13:03 WIB

Situbondo, NU Online
Ketua Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU) Avianto Muhtadi melihat kompleksitas permasalahan bencana menuntut perencanaan yang baik dan terintegrasi dengan rencana pembangunan. Namun banyak pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia tidak memiliki persiapan yang cukup.
<>
“Upaya pencegahan bencana belum dapat dilakukan secara sistematis, terarah, dan terpadu. Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan perangkat kunci dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Banyak kabupaten belum menyusun RPB,” kata Avianto di hadapan 30 peserta kegiatan sosialisasi penyusunan RPB dan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB) di Baluran Pemkab Situbondo, Kamis (8/1).

Menurut Avianto, ketiadaan RPB dan RAD-PRB menunjukkan ketidakseriusan pemkab setempat dalam mengurangi risiko bencana.

“Di samping itu, tanpa memiliki RPB penanggulangan bencana yang dilakukan seringkali tumpang tindih,” imbuhnya.

Lebih lanjut Avianto berharap, semoga penyusunan RPB dan RAD-PRB ini dapat mewujudkan penanggulangan bencana yang sistematis, terarah dan terpadu di Kabupaten Situbondo.

RPB dan RAD-PRB merupakan bagian dari perencanaan pembangunan yang diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Jangka Menengah, dan Rencana Kerja Pemerintah Tahunan. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana mengamanahkan agar setiap daerah dalam upaya penanggulangan bencana mempunyai perencanaan penanggulangan bencana, terutama RPB dan RAD-PRB. (Alhafiz K)