Jakarta, NU Online
Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH M. Imam Aziz mengatakan bahwa pendekatan Presiden ke-4 Indonesia KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur terhadap masyarakat Papua adalah dengan cara kebudayaan dan kemanusiaan.
Menurut Imam, dengan melakukan kedua pendekatan tersebut, maka pemerintahan Gus Dur melahirkan kebijakan yang menghargai pendapat masyarakat Papua, termasuk menghormati identitas kebudayaananya.
"Nah, inilah pendekatan yang utama, yang dilakukan Gus Dur untuk menangani Papua," katanya di Jakarta Pusat, Senin (2/7).
Hal tersebut berbeda dengan pendekatan keamanan yang berpotensi besar terjadinya pelanggaran HAM.
"(Dengan pendekatan keamanan) asumsinya tidak ada orang Papua yang bukan separatis, kecuali terbukti tidak. Jadi dianggap semuanya separatis. Inilah yang sampai sekarang masih berlaku (di Papua)," katanya.
Imam tidak menafikan usaha yang dilakukan pemerintahan Joko Widodo untuk mensejahterakan masyarakat Papua, tetapi upaya tersebut dinilai belum cukup untuk menangani persoalan-persoalan di Papua secara utuh.
"Jadi, hati (masyarakat) Papua harus direbut dulu," jelas pria kelahiran Pati, Jawa Tengah itu.
Upaya mensejahterakan harus dibarengi dengan menghentikan pendekatan keamanan karena terbukti selama ini tidak dapat mewujudkan kedamaian. Bahkan ia khawatir, kalau pendekatan keamanan terus dijalankan, Papua memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Jangan didekati secara keamanan. Pendekatan kebudayaan dan kemanusiaan, saya kira lebih manjur untuk merangkul Papua sebagai saudara sebangsa dan senegara," jelasnya. (Husni Sahal/Fathoni)