Nasional
Dosen Universitas King Fahd: Demokrasi Indonesia Bukan Demokrasi Liberal-Sekuler
NU Online · Senin, 24 Juli 2017 | 11:30 WIB
Jakarta, NU Online
Setelah Hizbut Tahrir Indonesia dicabut status hukumnya oleh pemerintah (19/7/2017), pro-kontra pun mencuat. Berbagai pandangan bermunculan, termasuk kalangan yang menilai bahwa nasib demokrasi di Indonesia akan terancam.
Menanggapi hal itu, Dosen Antropolgi Universitas King Fahd, Arab Saudi, Sumanto Al-Qurtubi membantah. Menurut alumni IAIN Semarang ini, Indonesia punya corak demokrasi sendiri. Demokrasi yang susuai dengan kebangsaan dan karakter keindonesiaan, bukan demokrasi liberal, sekuler, ataupun demokrasi yang bersandar pada agama.
“Demokrasi kita kan demokrasi Pancasila, bukan demokrasi liberal, sekuler maupun demokrasi religius,” katanya usai mengisi acara Ngobrol Kebangsaan: Merayakan Toleransi dalam Keberagaman di Gedung Konvensi Kalibata, Jakarta Selatan, Ahad (23/7).
Ia mengatakan bahwa demokrasi itu ada batasannya, demokrasi punya konteks-konteks lokal yang tidak bisa disamaratakan. Sehingga demokrasi di Indonesia itu berbeda dengan demokrasi yang ada di Australia, ataupun Amerika. Indonesia mempunyai parameter, ketentuan, dan lokal wisdom sendiri yang harus diperhatikan.
“Jangan disamaratakan ini bertentangan dengan alam demokrasi dan sebagainya,” katanya. (Husni Sahal/Zunus)
Terpopuler
1
Khutbah Idul Adha 2025: Teladan Keluarga Nabi Ibrahim, Membangun Generasi Tangguh di Era Modern
2
Khutbah Idul Adha: Menanamkan Nilai Takwa dalam Ibadah Kurban
3
Bolehkah Tinggalkan Shalat Jumat karena Jadi Panitia Kurban? Ini Penjelasan Ulama
4
Khutbah Idul Adha: Implementasi Nilai-Nilai Ihsan dalam Momentum Lebaran Haji
5
Khutbah Idul Adha Bahasa Jawa 1446 H: Makna Haji lan Kurban minangka Bukti Taat marang Gusti Allah
6
Khutbah Idul Adha: Menyembelih Hawa Nafsu, Meraih Ketakwaan
Terkini
Lihat Semua
