Nasional
Atasi Persoalan Nelayan Cantrang dan Lobster, Cak Imin: Bentuk Tim Independen
NU Online · Sabtu, 6 Mei 2017 | 09:46 WIB
Sukabumi, NU Online
Ketua Dewan Gerbang Tani Indonesia A. Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mendapat undangan dari nelayan Ujung Genteng, Sukabumi, Jawa Barat. Ternyata masalah perikanan bukan hanya menimpa nelayan cantrang, namun juga nelayan lobster.
"Kementerian kelautan mengeluarkan berbagai Permen tanpa dibarengi dengan solusi konkrit. Otomatis sangat memberatkan nelayan. Biar semuanya jelas, bentuk Tim Independen yang akan mengkaji secara tepat obyektif dan menyeluruh untuk Presiden," ujar Cak Imin saat melakukan kunjungan ke Nelayan yang berada di Ujung Genteng, Sukabumi, Jawa Barat Sabtu (6/5).
Harusnya, lanjut Cak Imin, pihak KKP memberikan alternatif jangan sampai menghancurkan mata pencaharian nelayan. Jika tidak ada solusi, jelas akan berdampak kepada perekonomian nelayan.
"Kenapa misalnya tidak membuatkan balai benih lobster bagi rakyat, budidaya lobster size 2 ons ke bawah bagi nelayan?" tukas Cak Imin.
Pertumbuhan Ekonomi, kesejahteraan rakyat, dan kelestarian, menurutnya, harusnya berjalan bersamaan. Bukan terpisah dan pincang. Caranya adalah dengan dikelola, bukan dilarang.
Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Daniel Johan yang ikut bersama Cak Imin mengatakan Menteri Susi ngaco menyebut pembelaan kepada nelayan sebagai politisasi. Nelayan terus berteriak karena sudah hampir 3 tahun hidup mereka sengsara dan dikejar-kejar polisi spt penjahat krn kebijakan sepihak yg salah tanpa kajian.
"Cak Imin bersuara karena mayoritas korban kebijakannya adalah warga NU yang mohon untuk dibela. Bagi PKB pelemahan nelayan sama saja melemahkan NU," tegas Daniel.
Dan masalah nelayan akan terus muncul karena konkrit mencabut mata pencaharian dan kehidupan puluhan ribu nelayan tanpa jalan keluar yang baik sampai detik ini.
"Cantrang dan kebijakan bermasalah lainnya menjadi urusan gak perlu yang diciptakan dan merugikan dan membebani pemerintah sendiri, menghabisi banyak energi, padahal begitu banyak agenda penting pemerintah yang berharga buat rakyat yang perlu perhatian," tegas Daniel.
Cak Imin juga menekankan selain makan, anak nelayan juga butuh pendidikan, keluarganya pun butuh jaminan kesehatan. Itu semua hanya mengandalkan dari hasil tangkapan ikan di laut.
Apalagi, lanjut dia, nelayan yang dianggap melanggar aturan tersebut diancam dengan hukuman pidana. "Berdosa pemerintah ketika anak nelayan tak bisa melanjutkan sekolah dan DO (drop out) karena bapaknya dipidanakan," tegas cak Imin
Cak Imin mengatakan, pihaknya juga telah melakukan tatap muka secara langsung dengan para nelayan di Ujung Genteng. Dalam pertemuan itu para nelayan mencurahkan keluhannya atas aturan tersebut.
"Kami telah mendengar masalah yang dihadapi nelayan. Dua minggu lalu ketemu nelayan tegal yang kena dampak pelarangan cantrang. Selanjutnya kami ke Sukabumi menemui nelayan yang kena dampak aturan ini," pungkasnya. (Red: Fathoni)
Terpopuler
1
Soal Tambang Nikel di Raja Ampat, Ketua PBNU: Eksploitasi SDA Hanya Memperkaya Segelintir Orang
2
Khutbah Jumat: Mempertahankan Spirit Kurban dan Haji Pasca-Idul Adha
3
Meski Indonesia Tak Bisa Lolos Langsung, Peluang Piala Dunia Belum Pernah Sedekat Ini
4
Pentingnya Kematangan Pola Pikir dan Literasi Finansial dalam Perencanaan Keuangan
5
PBNU Rencanakan Indonesia Jadi Pusat Syariah Dunia
6
Ketum PBNU Buka Suara soal Polemik Tambang di Raja Ampat, Singgung Keterlibatan Gus Fahrur
Terkini
Lihat Semua
