5 Kabupaten di Papua Barat Masuk Daftar Kemiskinan Ekstrem, Menaker Akan Bangun BLK

Manokwari, NU Online
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, mendampingi Wakil Presiden RI, KH Ma'ruf Amin, dalam rapat kordinasi terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua Barat serta Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim di Lima Kabupaten Prioritas di Kantor Gubernur Papua Barat, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, Kamis (14/10/2021). 

 

Ada lima kabupaten yang menjadi prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrim 2021 di Provinsi Papua Barat, yaitu Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Tambraw, Maybrat, dan Manokwari Selatan. 

 

Saat membuka rapat, Wapres Ma'ruf Amin menyampaikan beberapa hal penting terkait progres pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat untuk diketahui seluruh lapisan masyarakat di Papua Barat. 

 

"Sesuai arahan Bapak Presiden bahwa percepatan pembangunan wilayah Papua harus memberikan perubahan nyata dan hasilnya benar-benar dapat dirasakan manfaatnya khususnya bagi Orang Asli Papua (OAP)," ujar Wapres. 

 

Wapres menjelaskan bahwa sebagai wujud komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan di wilayah Papua, kebutuhan pendanaan dalam Rencana Aksi dan Quick Wins tersebut telah dimuat pada APBN Tahun Anggaran 2021, yang secara umum telah dialokasikan melalui pendanaan sektoral kementerian/lembaga, serta pendanaan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD). 

 

"Tujuh fokus pembangunan kesejahteraan yaitu penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, penguatan usaha kecil dan menengah, peningkatan ketenagakerjaan, dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs)," katanya. 

 

Membangun BLK

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mendukung dan memberikan perhatian khusus atas rencana Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk mendirikan Balai Latihan Kerja (BLK) di Manokwari Selatan. Para calon pekerja di Papua Barat perlu diakselerasi dengan cara memperkuat keberadaan BLK. 

 

"Saya kira untuk kebutuhan peningkatan kompetensi pekerja, atau calon pekerja di Papua Barat, perlu diakselerasi dengan cara memperkuat BLK. Kita punya BLK UPTP di Sorong dan kita sangat mendukung BLK UPTD yang dikelola Pemprov Papua Barat," kata Ida Fauziyah.

 

Ida meyakini dengan sinergitas antara Pemerintah Pusat melalui BLK Sorong, dan Pemprov Papua Barat dengan membuat BLK berstandar nasional,  bahkan Internasional, akan mempercepat/mengakselerasi peningkatan kompetensi masyarakat Papua Barat. 

 

"Kalau tahun depan sudah dibangun, kita akan support dengan bantuan peralatan, bantu siapkan kapasitas instruktur dengan BLK dari seluruh Indonesia, tergantung jurusan yang akan di bangun di BLK sini. Prinsipnya, kami sangat support mulai dari peralatan hingga meningkatkan kompetensi instrukturnya," katanya. 

 

Ida Fauziyah menegaskan pembangunan BLK UPTP di Kabupaten Manokwari Selatan ini dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Dengan begitu, pengembangan kompetensi tenaga kerja di Bumi Cendrawasih terus meningkat. 

 

Menurut Ida Fauziyah, secara geografis, letak Kabupaten Manokwari Selatan sangat strategis. Karena sebagai kabupaten penghubung dan terletak di antara lima kabupaten yakni Manokwari, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, dan Teluk Wondama. Sementara dari sisi kebutuhan tenaga kerja, dapat diserap oleh industri dan perusahaan-perusahaan yang berada di lima kabupaten tersebut. 

 

Sedangkan Kadisnakertrans Papua Barat, Frederik DJ Saidui, menyambut positif dukungan Menaker untuk memberikan bantuan peralatan dan instruktur yang tersertifikasi. Pemprov Papua Barat, telah menyiapkan lahan seluas 5 hektar untuk pembangunan BLK di Manokwari Selatan. 

 

"Adanya BLK di Manokwari Selatan dapat mengubah paradigma lama tentang daya serap Orang Asli Papua (OAP) di semua bidang usaha di tahun-tahun mendatang tentang kemandirian OAP di negerinya sendiri," ujarnya 

 

Selama tiga tahun, lanjut Frederik Saidui, pembangunan BLK di Mankowari Selatan telah didukung Gubernur Papua Barat melalui APBD Papua Barat. Tahun pertama, dibangun talud (dinding penahan tanah) di lokasi, tahun berikutnya dibangun pagar keliling dan tahun ketiga perumahan PNS yang akan difungsikan untuk mengelola BLK tersebut. 

 

"Mudah-mudahan Pak Gubernur tahun depan kembali menyupport pembangunan bangunan-bangunan penunjang lainnya. Semoga tahun depan, akan ada kucuran anggaran agar BLK secepatnya dapat terealisasi di Manokwari Selatan," katanya.

Borong Alpukat Mentega 

Usai rakor, dalam perjalanan pulang Wapres mendadak berhenti menemui pedagang buah di kawasan Pondok Pinang, yang berada di sebelah Kantor Gubernur Papua Barat. Saat berdialog dengan para pedagang buah tersebut, Menaker Ida Fauziyah langsung memborong habis buah Alpukat Mentega yang berada di sebelahnya. 

 

"Saya beli semua Alpukatnya ya Bu untuk oleh-oleh," kata Ida Fauziyah. 

 

Dorkat (62) pedagang buah Alpukat dan Pinang merasa senang Alpukatnya diborong habis Ida Fauziyah. Didampingi tiga anaknya Dewi dan Desi (8) dan Danil (11), Dorkat mengaku telah berdagang selama tiga tahun di kawasan Pondok Pinang. telah menjajakan buah Pinang dan Alpukat selama 3 tahun. 

 

"Puji Tuhan, Terima kasih Bu Menteri sudi mampir untuk membeli Alpukat Mentega kami," kata Dorkat.