Nasional
PBNU Minta Pemerintah Lebih Tegas Tangani Kelompok Radikal
Jum, 20 September 2019 | 09:55 WIB
Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj saat menyampaikan sambutan pada pembukaan Rapat Pleno PBNU 2019 di Pondok Pesantren Al-Muhajirin 2 Purwakarta, Jawa Barat, Jumat (20/9).
Purwakarta, NU Online
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj meminta pemerintah, terutama aparat kepolisian agar lebih tegas dalam menghadapi kelompok-kelompok radikal yang mengancam keutuhan negara Indonesia. Pasalnya, menurut Kiai Said, selama ini kepolisian dianggap kurang serius dalam menangani kelompok-kelompok tersebut, bahkan cenderung melakukan pembiaran.
“Oleh karena itu dari mimbar ini, NU meminta agar kepolisian Inodnesia lebih tegas lagi menghadapi kelompok-kelompom radikal, bukan hanya HTI,” kata Kiai Said pada pembukaan Rapat Pleno PBNU 2019 di Pesantren Al-Muhajirin 2 Jalan Ipik Gandamanah No 33 Kampung Sukamulya, Desa Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Jumat (20/9).
Menurut Kiai Said, kini kelompok-kelompok tersebut telah terang-terangan menghina dan memfitnah para ulama, tokoh-tokoh nasional, hingga Presiden Republik Indonesia.
Kiai Said berpesan agar aparat kepolisian tidak ragu dalam menindaknya. Nabi Muhammad saja ketika di Madinah, katanya mengutip ayat Al-Qur’an, diberikan pesan oleh Allah agar mengusir orang-orang yang membikin keributan di Madinah.
“Jadi, kelompok yang radikal, yang menimbulkan kegaduhan kesatuan NKRI (agar diusir), yang diusir terutama ideologinya, orangnya silakan masuk NU,” ucapnya.
Pria yang juga Pengasuh Pesantren Luhur Al-Tsaqafah Ciganjur, Jakarta Seatan itu menegaskan bahwa NU sendiri dari dulu hingga kini tetap berkomitmen menjaga NKRI.
“Pokoknya selama ada PBNU, Indonesia akan utuh sampai yaumil kiyamah. Jangan lupa, PBNU Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI, Undang-undang Dasar 1945,” ucapnya.
Pembukaan Rapat Pleno PBNU 2019 ini dihadiri Wakil Presiden Indonesia terpilih KH Ma’ruf Amin, Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika.
Rapat Pleno PBNU ini berisi laporan kinerja dari lembaga dan badan otonom PBNU yang kemudian ditanggapi oleh PBNU. Setelah itu, dilanjut dengan sidang-sidang komisi yang terbagi atas komisi program, organisasi, dan rekomendasi.
Forum ini diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya dalam satu tahun ke depan sehingga Muktamar NU 2020 dapat terselenggara dengan baik. Sebab, program-program satu tahun mendatang fokus pada setiap provinsi.
Pewarta: Husni Sahal
Editor: Fathoni Ahmad
Terpopuler
1
Membatalkan Puasa Syawal karena Disuguhi Hidangan saat Bertamu, Bagaimana Hukumnya?
2
Khutbah Jumat: Meraih Pahala Berlimpah dengan Puasa Syawal
3
Hukum Mengulang Akad Nikah karena Grogi
4
Tellasan Topak, Tradisi Perayaan Lebaran Ketupat di Madura pada 8 Syawal
5
Sejarah Awal Berdirinya Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon
6
Indonesia Kalah 2-0 dari Qatar, Suporter Timnas Sebut Wasit Berlebihan Dukung Tuan Rumah
Terkini
Lihat Semua
