Kampanye Boikot Produk Non-Muslim di Malaysia Timbulkan Polemik

Sel, 10 September 2019 | 07:45 WIB

Ilustrasi: istockphoto.com

Download PDF

Kuala Lumpur, NU Online
Di Malaysia kini tengah ramai dengan sebuah kampanye boikot produk non-Muslim. Kampanye tersebut beredar di media sosial seperti Whatsapp Group dan Facebook menyerukan orang-orang Melayu memboikot barang-barang yang diproduksi non-Muslim, bahkan yang halal sekali pun.

Tidak hanya itu, kampanye juga menyerukan agar pasar-pasar minimarket yang dianggap dimiliki non-Muslim juga harus diboikot atau harus dihindari. Demikian dilaporkan South China Morning Post, Ahad (8/9).

Kampanye ini mengundang polemik di Malaysia. Seorang anggota keluarga kerajaan negara bagian Perak menggambarkan, kampanye boikot produk non-Muslim di Malaysia bak bom waktu yang berdetak dan siap meledak kapan saja.

Seorang profesor ekonomi di Sunway University, Ya Kim Leng, menilai, jika orang-orang mengikuti kampanye tersebut maka sektor halal yang mencakup makanan, minuman, dan kosmetik bisa terkena dampaknya.

Untuk tahun ini saja, dilaporkan industri makanan dan minuman yang melayani Muslim Malaysia diperkirakan bernilai 50 miliar hingga 55 miliar ringgit atau setara Rp 168-185 triliun.

Perdana Menteri Malaysia Mahathir Muhammad menghimbau agar rakyat Malaysia tidak ikut ambil bagian dalam kampanye tersebut. Menurutnya, upaya boikot seperti itu hanya akan menimbulkan kemarahan saja.

“Boikot adalah senjata yang tidak efektif, (itu hanya) akan menimbulkan kemarahan. Jangan memboikot siapa pun, Bumiputra atau non-Bumiputra,” katanya, merujuk pada etnis Melayu dan penduduk asli di Malaysia.

Mahathir juga mengatakan, marah terhadap ras lain yang sukses karena kerja kerasnya tidak akan membantu ras Melayu di Malaysia. Ia mengingatkan, nasib suatu kaum berada di tangan kaum itu sendiri. Jika ingin sukses atau bisa bersaing, maka mereka harus bekerja lebih keras lagi.

“Orang Melayu harus sadar akan apa yang terjadi pada mereka. Sayangnya tidak. Mereka masih menolak bekerja. Orang Melayu bersedia menyerahkan pekerjaan kepada orang asing dan orang asing membanjiri negara kita. Tujuh juta orang asing ada di sini hari ini. Mereka sedang bekerja,” tulis Mahathir dalam sebuah blog.

“Nasib kita ada di tangan kita sendiri. Marah dengan orang lain tidak akan menyelesaikan masalah kita. Jumlah kita memang dikatakan meningkat. Tetapi mayoritas orang miskin tidak dapat bersaing dengan minoritas kaya,” lanjutnya.

Kabinet Malaysia menganggap, kampanye boikot produk non-Muslim adalah hal yang tidak masuk akal. Menurut kabinet, kampanye itu bisa mengganggu harmoni nasional.

“Kabinet menolak sikap picik ini berdasarkan sentimen rasial yang digunakan oleh pihak-pihak tertentu, karena dapat mengganggu harmoni dan kemakmuran nasional," kata Kantor Perdana Menteri dalam sebuah pernyataan, dikutip dari laman Malay Mail, Rabu (4/9).

"Sebaliknya, rakyat diminta untuk mendukung kampanye pembelian barang-barang Malaysia, karena itu akan membawa manfaat bagi bangsa," lanjutnya.

Kelompok veteran angkatan bersenjata Malaysia juga mengecam kampanye boikot produk non-Muslim tersebut. Mereka bahkan menyebut kampanye tersebut kekanak-kanakan. Presiden Asosiasi Patriot Nasional Datuk Mohamed Arshad Raji menuturkan, kampanye itu bisa menghambat kemajuan ekonomi Malaysia.

"Seruan seperti itu tidak masuk akal, bodoh, tidak dewasa, mengganggu, dan mengancam menghambat kemajuan secara ekonomi," kata Raji, diberitakan The Star, Ahad (8/9).

Peningkatan ketegangan rasial dan agama di Malaysia tidak bisa dilepaskan dari transformasi lanskap politik di negeri jiran tersebut. Kampanye boikot tersebut dinilai sebagai contoh ketegangan rasial dan agama yang telah mengganggu Koalisi Pakatan Harapan. Sebagaimana diketahui, pada pemilu Mei lalu Koalisi Pakatan Harapan berhasil mengalahkan Barisan Nasional yang memerintah selama 61 tahun.

Saat ini Organisasi Nasional Melayu Bersatu (Umno), partai terbesar di Koalisi Barisan Nasional, berada dalam barisan oposisi. Umno bekerja sama dengan Partai Islam se-Malaysia (PAS) untuk menghadapi Koalisi Pakatan Harapan. Koalisi pimpinan PM Mahathir Muhammad itu terdiri dari partai-partai Melayu, nasionalis, Islam dan China.

Pewarta: Muchlishon
Editor: Alhafiz Kurniawan

: A Muchlishon Rochmat

Editor: Alhafiz Kurniawan