Wagub Minta Seluruh Bupati Awasi Diyat

Banda Aceh, NU.Online
Wakil Gubernur Provinsi NAD Ir Azwar Abubakar selaku penanggungjawab penyaluran dana Diyat, meminta kepada seluruh bupati dan walikota serta perangkatnya untuk mengawasi secara ketat penyaluran dana diyat tahun 2003 ini.

"Kita tidak ingin lagi mendengar adanya pemotongan ataupun yang menyelewengkan dana diyat untuk anak yatim, janda dan cacat korban konflik tersebut," tegas Wagub seusai berbuka puasa dengan para ulama se Banda Aceh dan Aceh Besar, kemarin petang.

Wagub menyatakan kekecewaannya terhadap sejumlah aparat pemerintah di daerah yang didapati menyelewengkan dana diyat tersebut. Bagi mereka yang didapati menyelewengkan dana tersebut, Wagub mengharapkan agar dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Dikatakan, pemberian dana diyat untuk janda dan anak yatim korban konflik itu, semata-mata bertujuan untuk meringankan beban hidupnya. "Dana yang diberikan Rp 3 juta untuk setiap keluarga korban itu, nilainya tidak seberapa. Tapi, bagi mereka yang menerimanya paling tidak dapat dijadikan modal usaha, untuk meringan beban hidupnya," ucap Azwar Abubakar.

Dikatakan, sejak awal penyaluran dana diyat pada tahun 2002 lalu, Wagub telah berkali-kali mewanti-wanti para bupati dan walikota supaya bagi yang berhak menerima dana tersebut supaya dibuatkan rekeningnya melalui bank. Sehingga dalam penyalurannya, tidak berbelit-belit dan sekaligus memotong birokrasi. Sehingga dana yang disalurkan itu dapat diterima secara utuh tanpa adanya pemotongan sepeserpun.

Tapi kenyataannya, masih ada juga pihak kabupaten yang tidak membuatkan rekening bank bagi penerimanya, dengan berbagai alasan. "Bagi penerima yang sudah memiliki nomor rekening bank, semuanya tidak bermasalah. Mereka menerima dana tersebut secara utuh. Tapi, yang tidak punya nomor rekening, disitulah penyaluran dana diyat itu dipermainkan, sehingga dana itu ketika diberikan kepada yang berhak dipotong dengan berbagai alasan. Ke depan ini, pemotongan itu saya minta jangan terjadi lagi," tegas Azwar.

Menurut Azwar Abubakar, walaupun di beberapa kabupaten didapati melakukan pemotongan, tapi tekad untuk menyalurkan dana diyat yang disediakan melalui anggaran tahun 2003 ini, tidak menjadi halangan. Sebab, bagi mereka yang telah punya rekening bank, tetap kita salurkan. "Kita masih tetap mempercayai para bupati dan walikota untuk menyalurkannya. Sebab, para pimpinan daerah itu lebih mengetahui siapa saja rakyatnya yang berhak menerima dana tersebut," tegasnya.

Untuk tahun anggaran 2003 ini, dana diyat tersebut telah dikirimkan kepada 10 bupati dan walikota di Aceh, terutama bagi kabupaten dan kota yang tidak bermasalah dalam penyalurannya. Namun, Wagub tidak merincikan kabupaten dan kota mana saja dana itu yang sudah ditransfer ke kas daerahnya.

Sedangkan untuk kabupaten dan kota yang belum mempertanggungjawabkan laporan penyaluran dana tahun 2002 lalu, masih ditahan. "Kita salurkan dana tersebut, sesuai dengan laporan yang telah kita terima dari kabupaten dan kota tersebut. Saya harapkan, bagi dana diyat yang sudah diterima kabupaten dan kota, supaya sebelum lebaran ini dapat diberikan kepada yang berhak menerimanya."

Menyinggung tentang penyelewengan dana diyat senilai Rp 700 juta yang dilakukan pejabat di Kesbanglinmas Aceh Timur, Wagub menyatakan kekecewaannya. "Pejabat itu jelas tidak amanah, apalagi yang diselewengkan itu dana untuk janda dan anak yatim korban konflik. Pejabat seperti itu wajar saja diproses pihak berwenang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya," tegas Wagub.

Lhokseumawe

Pemko Lhokseumawe terus memberi perhatian terhadap kinerja Kepala Desa (Geusyik), di antaranya dengan menaikkan gaji mereka mencapai Rp500 ribu per bulan.

Walikota Lhokseumawe, Drs. H. Rachmatsyah MM, dalam silaturrahmi dengan para geusyik di lingkungan Pemko Lhokseumawe, Rabu (19/11), mengatakan jumlah tersebut mengatakan ukuran tertinggi untuk honor perangkat desa jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Provinsi NAD.

Kata Rachmatsyah, geusyik selaku aparat pemerintah di tingkat paling bawah banyak mendapat tantangan dalam menjalankan roda pemerintahan. Lebih-lebih pada saat daerah tengah dilanda konflik, di mana posisi Geusyik di desa-desa sering mendapat tekanan. Karenanya pihak Pemko Lhokseumawe berusaha maksimal mengangkat honor geusyik, sehingga mampu bekerja lebih optimal.

"Jangan menuntut geusyik bekerja dan bertanggungjawab Rp1 juta, tapi kepada mereka cum