foto: ilustrasi
Wahyu Adam Khoerul Anam
Kontributor
Kota Banjar, NU Online
Menyikapi percepatan penanggulangan Covid-19 khususnya di Kota Banjar, Jawa Barat, Pimpinan Cabang (PC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota Banjar melihat kurangnya penanganan di beberapa hal. Di antaranya di bidang kesehatan, ekoonomi, dan sosial.
Menyikapi percepatan penanggulangan Covid-19 khususnya di Kota Banjar, Jawa Barat, Pimpinan Cabang (PC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota Banjar melihat kurangnya penanganan di beberapa hal. Di antaranya di bidang kesehatan, ekoonomi, dan sosial.
"Di bidang kesehatan, dengan adanya penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terasa bahwa pemerintah Kota Banjar belum maksimal dalam perencanaan, sehingga implementasi di lapangan tidak maksimal dalam pelaksanaan physical distancing," kata Sekretaris PC GP Ansor Kota Banjar Ahmad Muhtar kepada NU Online Senin (11/5).
Dirinya mencotohkan di beberapa titik pusat kegiatan ekonomi masyarakat, baik pasar tradisional ataupun modern kerap terjadi kerumunan masyarakat, hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan protokol Covid-19 yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Namun hal tersebut harus dilaksanakan tanpa dengan menghilangkan mata pencarian masyarakat.
"Titik-titik berkumpulnya masyarakat dalam hal ini pasar modern, pasar tradisional atau tempat kuliner belum ada usaha dalam menertibkan dengan pelaksanaan protokol Covid-19 dengan maksimal tanpa harus menghilangkan usaha rakyat," ucapnya.
Tidak hanya memberi kritikan, Muhtar sapaan akrabnya juga memberikan alternatif kebijakan yang bisa dilaksanakan oleh pemerintah Kota Banjar untuk mengatur jarak antar pedagang di pusat-pusat perbelanjaan dan menugaskan pihak keamanan.
"Tentu ada berbagai cara misalnya dengan mengatur jarak pedagang dengan pedagang lainnya, menempatkan petugas jaga sehingga masyarakat yang belanja bisa mejaga jarak dengan baik, insyaallah akan baik," paparnya.
Selanjutnya, terkait kepeduliannya terhadap para relawan yang bertugas diposko pemeriksaan yang didirikan di perbatasan kota, Muhtar menyoroti kurangnya perhatian terkait alat pelindung diri (APD) dari pemerintah kota.
"Usaha pencegahan penularan Covid-19, dengan adanya posko-posko yang dibuat untuk membatasi ruang gerak masyarakat keluar masuk Kota Banjar, fasilitas pendukungnya masih kurang layak, seperti termometer dan APD untuk petugas," ucapnya.
Dirinya juga mengungkapkan bahwa di bidang ekonomi masih kurangnya perhatian terhadap pelaku usaha supaya tidak sampai mengalami kebangkrutan, sehingga dalam hal tersebut mestinya ditangani dengan baik.
"Di bidang ekonomi belum terlihat rencana Pemkot dalam menjaga kemampuan pelaku usaha dan petani dalam eksistensi usahanya," ungkapnya.
Ditambahkan, di bidang pertanian khususnya di Kota Banjar para petani sedang mengalami penurunan hasil panen akibat hama wereng. Untuk itu, pemerintah yang mempunyai kebijakan dalam mengambil keputusan harus mempersiapkan rencana penanganan guna membantu petani.
"Dampak hama wereng untuk petani padi sangat terasa, apakah sudah ada rencana Pemkot dalam membantu petani kita untuk kelangsungan usaha pertaniannya? Misal dari bantuan bibit, pupuk, dan lainnya dalam penguatan bidang pertanian yang akan memasuki musim tanam," imbuhnya.
Diungkapkan, Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang sudah mulai digelontorkan juga masih ada yang kurang tepat sasaran. Sehingga perlu adanya pembenahan dan pemutakhiran data secepatnya, sehingga tidak terjadi ketimpangan di lapangan.
"Dibidang Jaring Pengaman Sosial (JPS) terlihat belum tepat sasaran, coba kita lihat di lingkungan terkecil kita masing-masing (lingkungan RT) terjadi para Keluarga penerima manfaat bansos dari APBD kota ternyata didominasi orang-orang mampu bahkan orang terkaya di RT itu," tegasnya.
Dirinya berharap, Pemerintah Kota Banjar dapat mengevaluasi seluruh program dalam penanganan Covid-19, supaya semuanya dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan.
"Untuk itu kami mengharapkan kepada Pemkot Banjar untuk mengevaluasi itu semua demi kebaikan masyarakat Banjar ke depan, karena masih ada program-program selanjutnya," pungkasnya.
Kontributor: Wahyu Akanam
Editor: Abul Muiz
Editor: Abul Muiz
Terpopuler
1
Hasil Sidang Sengketa Pilpres 2024: Seluruh Permohonan Anies-Muhaimin Ditolak MK
2
Ini Profil Delapan Hakim MK yang Putuskan Sengketa Pilpres 2024
3
Apa Itu Dissenting Opinion dan Siapa Saja Hakim yang Pernah Melakukannya?
4
Sidang Putusan MK, Berikut Petitum Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud
5
Harlah Ke-74: Ini Asas, Tujuan, dan Lirik Mars Fatayat NU
6
Lolos Perempat Final Piala Asia U-23, Lawan Berat Menanti Timnas Indonesia
Terkini
Lihat Semua
